Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Penyederhanaan birokrasi dengan menggantikan PNS eselon III dan IV ke sistem AI dinilai dapat memperbaiki pelayanan kepada publik. Pergantian SDM manual ke sistem AI juga dapat menghemat anggaran.
Hal tersebut lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, mengatakan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat, namun kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
“Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya.
Selain menghemat APBN, tindakan merugikan yang selama ini dilakukan oleh beberapa oknum PNS juga bisa hilang, seperti tindakan pungutan liar atau pungli. Akademisi dan Praktisi dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, mengatakan, 70% pekerjaan yang interaktif dengan rakyat seperti di Kelurahan, kecamatan, kantor Walikota/Bupati harusnya bisa diganti teknologi.
“Ini akan membuat rakyat lebih puas, karena bisa sekaligus berantas pungli, dan korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga berpendapat yang sama bahwa kegiatan pungli bisa dihilangkan jika kegiatan PNS yang berhubungan dengan publik diganti dengan robot.
“Bagian layanan yang bisa diganti misalnya pembuatan KTP, itu bisa diganti. Pelayanan samsat bisa diganti juga. Jadi bisa menghilangkan pungutan liar yang masih sering ada,” papar Trubus.
Sebagai informasi, Penerapan penggunaan robot dalam administrasi negara ini ternyata sudah pernah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta telah didorong realisasinya oleh Presiden RI, Joko Widodo.
