Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – TENSI jelang muktamar NU mulai menghangat. Sebanyak 27 Pengurus Wilayah NU se-Indonesia menandatangani pernyataan mendukung percepatan Muktamar ke-34 NU.
Ke-27 pengurus PWNU tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Selain itu juga Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Barat (Kompas, 22/11/2021).
Sebelumnya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU beberapa waktu yang lalu memutuskan Muktamar ke-34 NU dilakukan tanggal 23-25 Desember 2021. Kepastian tanggal pelaksanaan muktamar ke-34 NU akhirnya menemui titik terang.
Rais Am Syuriah PBNU sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di NU, KH Miftahul Akhyar, telah menerbitkan surat perintah agar mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar NU dilaksanakan pada 17 Desember 2021.
Kegiatan ini hampir pasti akan menyedot perhatian publik. Mafhum bahwa NU merupakan ormas Islam besar yang memiliki pengaruh kuat di republik ini. Salah satu isu penting adalah perihal pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Dinamika Muktamar
Pemilihan ketua Umum Tanfidziyah PBNU diprediksi akan menggerus konsentrasi muktamar yang rencananya digelar di Lampung.
Dua kandidat utama yakni petahana, KH Said Aqil Siradj dan Katib Aam Syuriah PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) dipastikan akan maju mewakafkan dirinya untuk menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Sementara Rais Aam Syuriah hampir pasti akan tetap “dipegang” oleh KH Miftakhul Akhyar, yang saat ini menjadi Ketua Umum MUI Pusat.
Sebagai petahana, KH SAS tentu akan menarasikan “keberhasilan PBNU” di bawah kepengurusannya.
Keberhasilan NU menjadi ormas yang disegani dan dibanggakan, termasuk juga keberhasilan “mendorong” KH Ma’ruf Amin menjadi wakil presiden RI. NU menjadi ormas yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik saat ini.
Sementara itu, KH YCS, yang juga kakak kandung Menteri Agama RI menarasikan perlunya “regenerasi NU” dan “menjaga Marwah NU”.
Kelebihan KH SAS adalah incumbent sementara KH YCS beliau adalah putera pendiri NU dan PKB serta keduanya sama-sama ulama.
Di luar kedua nama itu sebenarnya ada nama lain, misalnya KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), KH Marzuki Mustamar, dan Gus Ghofur Maemoen. Ada juga aspirasi di luar mainstream yakni Jusuf Kalla.
Fenomena Gus Baha cukup menarik. Keberterimaan terhadap Pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan Kragan Rembang ini, sangat tinggi. Tidak hanya di kalangan nahdliyin, tetapi di kalangan umat Islam pada umumnya.
Hemat saya, sekiranya dua kandidat ini mengeras dan potensial muktamar deadlock maka akan muncul poros ketiga. Nama Gus Baha, kemungkinan besar akan didorong. Tetapi, sebagaimana diketahui Gus Baha tidak berkenan mencalonkan diri menjadi Ketua PBNU.
Solusi lain bisa juga dengan mengajukan Jusuf Kalla (JK). Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Jusuf Kalla adalah orang yang sangat dihormati. JK merupakan Jalan Keluar seandainya dibutuhkan.
Kemapuan manajerial, ketawadluan dan “jam terbang” JK merupakan nilai lebih ketika memimpin ormas Islam terbesar ini.
Satu-satunya kelemahan JK adalah bahwa dia bukan seorang ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organsasi para ulama (ahli agama), sehingga lebih tepat dipimpin oleh ulama.
Adanya dua calon kuat pada pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU berpotensi menimbulkan polarisasi seperti halnya pilpres.
Apalagi mekanisme pemilihan ketua umum tanfiziyah melalui perwakilan yakni AHWA (ahlu halli wal aqdi) tidak disetujui. Dengan menggunakan pemilihan ketua umum secara langsung berpotensi menimbulkan riuh di akar rumput.
Pimpinan Wilayah NU Jawa Tengah sendiri telah menyadari kemungkinan adanya potensi ini. Oleh karena itu, jauh-jauh hari telah merilis sembilan poin kesepakatan PWNU Jawa Tengah membahas pra muktamar.
Pertama, NU Jateng mendukung suksesnya muktamar yang berkualitas dan bermartabat.
Kemandirian
Kedua, memperjuangkan penguatan kemandirian NU untuk terwujudnya visi NU sebagai organisasi pelayanan umat.
Ketiga, memperjuangkan revitalisasi organisasi melalui regenerasi dan reorganisasi kepemimpinan secara sehat dan bermartabat serta penguatan di tingkat basis khususnya MWC, ranting dan anak ranting.
Keempat, mendorong pengarusutamaan penegakan supremasi syuriah sebagai pengendali organisasi.
Kelima, mempertegas usulan kepada PBNU agar sebelum muktamat ke-34 segera menyelesaikan kasus-kasus PCNU berdasarkan AD/ART NU dan peraturan turunannya.
Keenam, menghimbau kepada masyarakat Nahdliyin dan masyarakat umum agar tidak membuat opini via media sosial apapun dengan membuka dan menyebarkan aib pihak-pihak tertentu karena merupakan perbuatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai dengan akhlakul karimah.
Ketujuh memperjuangkan penguatan NU sebagai marji’iyah dan qiyadatul ummah.
Kedelapan, berupaya melengkapi AD/ART dan turunannya untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang disebabkan kekosongan regulasi.
Kesembilan, memperjuangkan calon yang bisa membuat suasana sejuk dan rahmah dan yang sejalan dengan logika organisasi (Majalah Aulia, November 2021).
Dari Sembilan poin yang disampaikan, pesan utama yang diusung sejatinya adalah pelaksanaan muktamar yang berkualitas dan bermartabat.
Jangan sampai kemudian pelaksanaan muktamar menimbulkan ekses perpecahan umat. Lebih dari itu, diharapkan NU memiliki kemandirian.
Semoga pelaksanaan Muktamar ke-34 NU lancar, sukses, berkualitas dan bermartabat. Lebih penting juga semoga kehadiran NU lebih memberikan manfaat untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin. (jtg)
