Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo, merespons kabar China yang meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas (migas) di Blok Tuna, Natuna.
Menurut Basilio, permintaan itu disampaikan secara diplomatik. Hal ini sebenarnya biasa di bidang diplomatik antar negara. Hanya saja, ia juga mengaku bingung dengan permintaan tersebut.
Sebab, Indonesia tidak melanggar ketentuan hukum laut apa pun. Kegiatan pengeboran atau eksplorasi dilakukan di dalam wilayah landas kontinen yang menjadi hak Indonesia.
“Indonesia tidak mempunyai perbatasan laut langsung dengan negara China. Saya tidak paham dasar hukum yang digunakan China untuk protes kegiatan eksplorasi minyak di dalam landas kontinen Indonesia,” ungkap Basilio kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/12).
Kendati begitu, ia mengungkapkan pemerintah akan menanggapi permintaan Negeri Tirai Bambu sesuai ketentuan hukum laut internasional.
“Ya kita tanggapi biasa saja sesuai ketentuan hukum laut internasional bahwa kita melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah landas kontinen kita,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia memastikan SKK Migas dan Premier Oil selaku kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tetap bisa meneruskan aktivitas pengeboran migas di Laut Natuna, tepatnya Blok Tuna. Apalagi, keduanya baru saja menemukan cadangan migas baru di perbatasan Indonesia-Vietnam itu.
“Ini tidak mengancam keberlangsungan eksplorasi SKK Migas yang sedang berlangsung di daerah itu. Jalan terus karena itu wilayah kita,” katanya.
Namun, ia menyatakan pemerintah tetap memberi penjagaan di Laut Natuna. Pemerintah telah mengerahkan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mengamankan kegiatan pengeboran migas di Natuna.
Senada, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyatakan eksplorasi tetap berjalan dan belum ada perintah untuk menghentikannya di tengah kabar permintaan China tersebut. “Sejauh ini, belum ada perintah untuk menghentikan operasi di Laut Natuna,” kata Julius.
Sebelumnya, kabar China meminta Indonesia menyetop pengeboran migas di Laut Natuna diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan.
Menurut informasinya, China telah mengajukan protes diplomatik tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.
“Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. (Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut,” ungkap Farhan seperti dikutip dari Reuters.
Kendati begitu, menurut Farhan, Pemerintah Indonesia memilih diam terhadap permintaan dari China. Sikap diam diambil karena tidak mau isu ini berujung menjadi insiden diplomatik.(dbs)
