Daftar Donatur Palestina
Oleh : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik
Hajinews.id – PT 0 % Pilpres dikuasai cukong, PT 0 % Pilpres Rakyat tidak diberi alternatif calon pemimpin, PT 0 % Pilpres hanya melanggengkan kekuasaan oligarki, PT 0 % Pilpres penyebab problem politik di negeri ini, bla bla bla. Sepertinya, ungkapan ini atau yang semisalnya sudah berubah menjadi mantra sihir, yang membuat segenap rakyat bergerak bersama untuk mewujudkannya.
Padahal ?
Saya sudah sering mengulasnya. Problem kekuasaan oligarki itu ya demokrasi. Sebab, demokrasi adalah biang masalah kekuasaan oligarki.
Bagaimana mekanismenya ?
Begini,
Pertama, demokrasi meletakkan kedaulatan ditangan rakyat. Halal haram, perintah dan larangan, hukum dan perundangan itu sumbernya dari rakyat.
Kedua, selanjutnya oligarki membeli kedaulatan rakyat itu melalui pemilu. Bisa bertransaksi via partai politik atau via calon pemimpin yang dibiayai.
Ketiga, setelah pemimpin yang diusung oligarki berkuasa, atas dalih kedaulatan rakyat, pemimpin tersebut (baik di eksekutif maupun di DPR) membuat kebijakan, hukum dan perundangan.
Tapi bukan lagi bersandar pada kedaulatan rakyat, melainkan bersandar pada kedaulatan oligarki. Mengapa ? karena kedaulatan rakyat telah dibeli melalui pemilu dan pilpres.
Selanjutnya penguasa, karena dibiayai oligarki, akan menghamba pada oligarki. Kebijakan, hukum, Peraturan dan perundangan akan dibuat untuk melayani kepentingan oligarki.
Contohnya, UU Omnibus Law dan UU Minerba. Walaupun segenap rakyat telah menolak, tetap saja disahkan. Karena yang berdaulat adalah oligarki, bukan rakyat.
Jadi semua kerusakan dinegeri ini juga anda penyebabnya. Andalah, yang memberikan legitimasi penguasa melalui pemilu, yang dengan itu mereka melayani kepentingan oligarki.
Kalau PT 0 %, oligarki lebih berkuasa. Karena transaksi politik untuk membeli kedaulatan rakyat melalui pemilu, itu tidak perlu lagi via parpol. Akan terjadi ‘Direct Transaction’ Antara oligarki dengan para politisi yang rakus kekuasaan.
Lalu, apakah anda akan mengira, orang atau individu yang berangkat dari PT 0 % akan mampu ‘merdeka’ dari kendali oligarki ? Jawabannya, bahkan bagi oligarki akan lebih powerfull mengendalikan kekuasaan.
Jadi, solusinya adalah syariah dan Khilafah. Karena dalam sistem pemerintahan Islam, kedaulatan ada ditangan syara’. Oligarki tidak akan mampu membeli hukum dari al Qur’an dan As Sunnah, mengganti yang halal menjadi haram atau sebaliknya.
Beda dengan hukum kedaulatan rakyat, cukup wani piro, hukum bisa diatur suka-suka, oligarki akan berkuasa penuh atas pemerintahan dan kekuasaan. Sampai disini Anda paham ? [].
