Daftar Donatur Palestina
Oleh: Viryan Azis, Sudut Siaga Raya
Hajinews.id – Indonesia merdeka diperjuangkan para pendiri negeri yang demokratis. Sikap, perilaku dan pemikiran demokratis utuh secara otentik hadir padanya. UUD 1945 menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara demokrasi. Sejak merdeka keinginan berpemilu telah hadir.
Ibukota negara tahun 1946-1949 di Jogja menjadikan anak muda Indonesia sangat dekat dengan para pendiri negeri, termasuk Lafran Pane yang menempuh pendidikan tinggi di Jogja sejak tahun 1946.
Teladan jiwa patriotis dan demokratis para pendiri negeri yang dilihat langsung dari dekat oleh Lafran Pane serta anak muda di Jogja banyak mempengaruhi sikap dan cara pandang serta tindakannya.
Pendirian HMI tanggal 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane dan Teman-temannya merupakan salah satu buah emas dari epicentrum dinamika politik nasional yang tinggi di Jogja saat itu.
Sekretariat pertama (Asrama Mahasiswa STI Jl. Secodingratan No 6) dan kedua (Jl. Ahmad Dahlan No. 6) HMI hanya sepelemparan batu dari Gedung Agung (Istana Jogja) dan kantor BPS dan KPP (Penyelenggara pemilu pertama dan kedua Indonesia) di Jogja yang dibentuk tanggal 16 September 1946.
Area tinggal (kost) Lafran Pane, Gedung Agung, Kantor BPS/KPP, Sekretariat pertama dan kedua HMI pada satu garis lurus di Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Pangeran Senopati atau hanya sekitar 1 Km, ditengahnya titik 0 Km Jogja.
Sikap dan cara pandang demokratis Lafran Pane tercermin dalam sejumlah ceramah, tulisan hingga pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu tata negara tanggal 16 Juli 1970.
Setahun sebelumnya Cak Nur menyampaikan gagasan NDP pada kongres HMI ke IX di Malang yang disahkan pada Kongres HMI ke X di Palembang. Sejak itu NDP menjadi garis perjuangan Kader dan Organisasi HMI.
Bab VI dokumen NDP menegaskan keberadaan HMI yang memiliki cita negara demokrasi:
Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan kadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakkan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.
Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri (Hadist: “kullukum râin wa kullukum mas’ûlun ‘an raiyyatih” -Bukhari & Muslim). Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan di mana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu (42:38, 3:159). Kekuatan yang sebenarnya di dalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat.
Tak heran dan pada tempatnya bagi kader HMI menempatkan NKRI dan demokrasi harga mati. Banyak Kader HMI yang mengabdi pada berbagai tempat mengisi ruang pengabdian dengan cara demokratis, termasuk pada berbagai parpol dan institusi negara yang menangani agenda demokrasi.
Kini… 75 tahun HMI telah berdiri dan bersama dalam keberagaman anak bangsa terus mengatasnamakan Demokrasi… Demokrasi Pancasila yang dicita-citakan Para Pendiri Negeri sebagaimana dilihat langsung oleh Lafran Pane sejak mahasiswa. Selamat Dies Natalis HMI ke 75. YAKUSA…
