Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pemerintah dihadapkan dalam situasi yang serba tak pasti selama pandemi COVID-19. Namun, Presiden Jokowi memastikan pemerintah tidak pernah mengambil kebijakan yang menabrak konstitusi selama pandemi.
“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19 pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara cara bikin inkonstitusional, menabrak prosedur, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” ujar Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, Kamis (10/2).
Jokowi menekankan, langkah cepat dan responsif jelas dibutuhkan selama pandemi demi keselamatan banyak nyawa. Namun, langkah yang diambil selalu sesuai aturan yang berlaku.
“Inilah tantangan dan sekaligus ujian nyata dalam praktik berkonstitusi. Situasi krisis telah memaksa pemerintah mengambil respons yang cepat dan tepat, menghadirkan cara-cara yang lebih fleksibel, dan lebih responsif dengan menempatkan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama,” ucap Jokowi.
Selain itu, Jokowi menegaskan langkah responsif dan cepat itu tidak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Hal serupa juga turut dilakukan pemerintah negara lain dalam merespons berubah-ubahnya situasi di tengah pandemi.
“Banyak negara memutuskan untuk mengambil langkah dan tindakan luar biasa extraordinary untuk merespons situasi krisis akibat pandemi COVID-19,” tegas Jokowi.
Selain cepat, pemerintah juga menimbang baik dan buruknya suatu kebijakan. Jokowi menegaskan, pemerintah selalu berhati-hati meski bertindak cepat.
“Tapi saya ingin menegaskan bahwa langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Menjaga agar semua langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi,” ungkapnya.
Karenanya, ia meminta agar masyarakat tak perlu khawatir serta ragu dengan banyak dan berubah-ubahnya kebijakan yang diambil pemerintah selama masa pandemi. Sebab, kebijakan yang berubah semata-mata menyesuaikan dengan pandemi yang berubah.
“Pemerintah memastikan semua langkah, semua regulasi, semua kebijakan telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan alasan-alasan yang faktual, alasan-alasan yang terukur, alasan-alasan yang objektif. Didasari berbagai pertimbangan pertimbangan yang matang untuk mengatasi krisis menyelamatkan masyarakat menyelamatkan bangsa,” kata Jokowi.(dbs)
