Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinews.id — Menteri BUMN Erick Thohir terus berusaha membangun ekosistem ekonomi. Salah satunya dengan memperbaiki sistem Pertashop menjadi program yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Erick Thohir menargetkan 10.000 unit Pertashop di seluruh Indonesia dan diyakini akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan energi di daerah sekaligus penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat terutama di pedesaan.
Herman yakin jika target tersebut tercapai, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
“Jika betul tercapai tentu akan menciptakan lapangan kerja baru, namun harus benar-benar dipastikan bahwa penerima Pertashop adalah lembaga masyarakat, bukan para pemilik modal besar,” kata Herman Khaeron, Selasa (15/2/2022).
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan selain mendekatkan pelayanan dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di desa-desa, kehadiran Pertashop juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
“Perihal apakah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, konsepsinya memang sebagai pendorong ekonomi rakyat, dan mendekatkan pelayanan keterjangkauan dan ketersediaan BBM kepada konsumen di desa-desa,” ucap Herman.
Meski sudah dijelaskan bahwa kehadiran Pertashop di desa-desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, namun Komisi VI DPR RI selaku partner kerja Kementerian BUMN akan tetap melakukan evaluasi terkait penyaluran program Pertashop ini.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendukung langkah yang diambil Erick Thohir dalam menghadirkan 10.000 Pertashop di tanah air.
Herman Khaeron meminta PT Pertamina memastikan dan mengharmonisasikan hubungan antara pihak SPBU dan Pertashop agar persaingan bisnis antarkedua pihak ini tidak terjadi.
“Harus ada harmonisasi antara para pemilik SPBU dengan Pertashop, kalau tidak akan ada persaingan bisnis yang tidak sehat, bisa saja yang besar akan melahap yang kecil,” sarannya.
Sementara itu, Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro mengatakan mendukung langkah Erick Thohir itu dengan kehadiran Pertashop mampu menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan.
“Kalau saya setuju karena memang minimal ini bisa membantu memecahkan masalah pengangguran dalam jangka pendek dengan ditingkatkan sebaran dan jumlahnya,” ujar Mudrajad, Selasa (15/2/2022).
Untuk itu, kata Mudrajat bagi masyarakat yang ingin berbisnis Pertashop harus diberikan kemudahan dalam hal perizinan membuka usaha tersebut.
“Jadi, nomor satu saya kira bagaimana perizinan dipermudah,” katanya.
Selain perizinan dipermudah, Mudrajat juga mendorong kehadiran Pertashop merata di seluruh tanah air, terutama menjangkau daerah terpencil dan tertinggal.
“Kedua dilihat Pertashop yang beredar sekarang ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa kalau tidak salah, padahal tujuannya kan pemerataan dan inklusif development agar daerah-daerah yang tidak ada SPBU itu bisa dilayani oleh Pertashop,” terangnya.
Menurut dia, perlu kerja sama semua pihak untuk kelancaran proses Pertashop baik itu swasta, pemerintah desa atau pemilik lahan di daerah sekitar.
“Ini kan gak mudah, tentunya dituntut peranan swasta untuk terlibat dalam hal itu, apakah itu investor apakah itu pemilik lahan, termasuk juga aparat di pedesaan yang ikut membantu mengamankan Pertashop itu,” jelasnya.
Selain hadir untuk masyarakat umum, Erick Thohir yang juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mendorong Pertashop hadir secara masif di lingkungan pesantren untuk pemberdayaan ekonomi umat.
“Kalau di daerah yang merupakan basis massa NU ataupun Muhammadiyah itu saya kira peranan pondok pesantren, peranan sekolah itu digunakan sekaligus juga untuk menumbuhkan studentpreneur dan santriperuener,” beber Mudrajat.
Namun, Mudrajat juga mendorong Erick Thohir memperhatikan kalangan agama lain atau ormas selain NU dan Muhammadiyah di daerah yang memiliki mayoritas agama tertentu.
“Namun, harus dibuka juga tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tetapi kalau misalnya di daerah yang mayoritas Kristen, Katolik atau Budha dan Hindu itu juga sama diberikan kesempatan sama untuk semua agama di Indonesia dan ormas di Indonesia. Itu poinnya,” ujar Mudrajat.(dbs)
