Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Politik kesejahteraan adalah salah satu cara untuk mewujudkan negara kesejahteraan (walfare-State), dan para pouding father kita sejak awal berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai Walfare State, bukan negara kekuasaan.
Hal ini telah termaktub di dalam pembukaan Undang- undang Dasar 1945 dan lebih khusus lagi di dalam pasal 33.
Demikian moderator Dr Sawedi Muhammad memberi pengantar dalam Diskusi Pakar.
“Politik Kesejaheraan dan Visi Pembangunan Indonesia Timur. Selasa 1 Maret 2022 di Kantor Tribun Timur.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Dosen bersama dengan Surat Kabar Tribun Timur tersebut, mengahdirkan Dr. Muhaimin Iskandar sebagai pembicara utama, Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (AAS).
Syamsu Ruzal (Dg. Ngical) mantan Wakil Walikota Makassar sebagai penanggap utama bersama ketua Forum Dosen Dr. Adi Suryadi Culla.
Politik kesejahteraan mengandung makna siasat atau strategi bagaimana negara hadir dan memastikan bahwa rakyat secara inklusif memperoleh akses untuk mendapatkan sumber daya dalam rangka keadilan dan kemakmuran bersama.
Bukan sebaliknya akses itu hanya dimiliki secara ekslusif oleh segelintir orang, kelompok atau organisasi.
Politik kesejahteraan juga mengandung makna untuk berkomitmen agar tujuan nasional bisa terwujud antara lain “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Sayangnya sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai saat ini walfare state belum menampakkan hasil yang maksimal.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai bagian dari politik kesejahteraan justru melahirkan anomali.
Dimana segilintir orang atau kelompok secara ekslusif menikmati berbagai pasilitas dan memperoleh akses untuk mendapatkan kekayaan secara mudah.
Sebaliknya sebagian besar masyarakat amat sulit mendapatkan akses akibat kebijakan, entah itu secara sengaja karena regulasi atau tanpa sengaja sebagai ekses dari “politic oriented” Sejatinya menurut Dr. Adi Suryadi, politik itu identik dengan kesejaheraan .
politik itu tidak mungkin ada tanpa kesejahteraan, malah menurutnya penemuan awal poltik itu kalau kita runut ke belakang hadir karena kesejahteraan.
Masalahnya selama ini karena ada kecenderungan politik itu bergeser ke politik kekuasaan sehingga dimensi kesejahteraan secara inklusif terabaikan.
Indonesia Timur
Muhaimin Iskandar yang didaulat sebagai pembicara pertama dalam diskusi tersebut mengemukakan bahwa Kawasan Timur Indonesia adalah kawasan kaya raya, memiliki lautan yang luas, kandungan alam yang luar biasa serta potensi wisata yang menarik.
Laut lepas yang berhadapan dengan laut Pasifik penuh dengan ikan segar dan besar.
Dimana- mana di seluruh Indonesia sejaauh mata memandang adalah kekayaan alam, bahkan mineral yang tidak ternilai harganya.
Kemudian kakao dan coklat, pulau yang indah , semuanya bisa menjadi kekuatan dan pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya sampai hari ini potensi itu belum memberi kesejaheraan secara maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di kawasan Indonesia Timur.
Tantangannya menurut beliau sangat banyak, salah satu yang terbaru adalah platform ekonomi baru, atau ekonomi digital yang membuat pasal 33 UUD 1945 sulit terwujud karena pembangunan nasional tidak lagi tergantung pada Negara.
Menurut penulis, Walfare state adalah sebuah keniscayaan dan penting diwujudkan karena dua hal, pertama tuntutan untuk mewujudkan amanah konstitusi dan kedua karena kaharusan untuk keadilan dan pemerataan.
Dua hal ini adalah masalah dan harus dicari solusinya.
Dalam konteks inilah Dr. Andi Amran Sulaiman (ASS) mengemukakan bahwa kesejahteraan dan keadilan adalah kata kunci yang bisa mempersatukan Indonesia, tanpa itu semuanya adalah semu.
Pernyataan ini tentu saja beralasan karena kesejaheraan dan keadilan selama ini seringkali menjadi pemicu lahirnya konflik dan ancaman bagi disintegrasi bangsa.
Selanjutnya mantan Menteri Pertanian di Era pertama Pemerintahan Jokowe itu mengemukakan bahwa mencapai kesejahteraan dan keadilan memerlukan strategi.
Salah satunya adalah membangun ekonomi melalui dua hal, pertama meningkatkan investasi dan kedua meningkatkan export.
Dua hal ini menurut beliau harus ditunjang oleh regulasi dan birokrasi yang baik.
Mengobati Transgender
Omni bus low (Undang-Undang Cipta Kerja) menurutnya bagus, apalagi dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
Sayangnya dalam implemntasinya seringkali terhambat oleh mental birokrasi yang belum berubah dan ini menghambat pelaksanaan investasi dan export.
Kata kunci berikut terkait politik kesejahteraan adalah membangun Indonesia secara inklusif, bukan hanya di Barat, tetapi juga di Timur.
Menurut ASS. Indonesia Timur adalah masa depan Indonesia.
Wilayah ini sangat kaya dengan Sumber daya Alam (human resourcis).
Beliau mencontohkan salah satu Kabupaten yaitu Konawe. Daerah ini memiliki 46 milyar ton cadangan nikel, dan masa depan Indonesia ada di nikel, kita adalah pemain terbesar di dunia dan potensi ini kita harus hilirisasi, persoalannya kita mau atau tidak, sekali lagi Indonesia membutuhkan regulasi dan kebijakan untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah ini.
Senada dengan AAS yang mengeluhkan kerja birokrasi yang lamban, lama, mahal dan berbelit-belit, Syamsu Rizal yang menjadi penaggap kedua mengemukakan bahwa ada satu sturuktur dalam pemerintahan yang belum mampu berjalan dengan baik.
Kalau dalam satu sistem kita andaikan Undang-Undang adalah soft ware, pemerintahan itu hard ward, nah yang kurang adalah hard wardnya.
Dalam konteks ini Dg. Ngical sapaan akrab Syamsu Rizal ingin mengatakan bahwa regulasi sudah cukup baik, masalahnya aktor dan implementor di lapangan yang sulit menerjemah ditambah patologi birokrasi yang belum pernah sembuh.
Duet Cak Imin ASS
Apakah by setting atau kebetulan saja, dimana diskusi Forum dosen kali ini juga diwarnai canda-canda politik.
Berulang-ulang disetiap sesi, moderator menyebut duet yang serasi antara Timur dan Barat.
Maksudnya dalam kerangka mewujudkan Politik Kesejaheraan dan Visi Pembangunan Indonesia Timur, alangkah baiknya jika calon presiden dan wakil presiden pada pemilu Tahun 2024 disandingkan antara Cak Imin dengan ASS.
Menyebut keduanya secara berulang, lalu disambut meriah dan tepuk tangan para peserta diskusi, sekaligus menandai bahwa para tokoh masyarakat dan intelektual lintas kampus merestui keduanya maju dalam pilpres 2024 nanti.
Kedua tokoh ini dianggap sebagai figur dan refresentasi Indonesia dalam dua region besar yaitu Wilayah Barat dan Timur, sekaligus sebagai simbol keadilan, baik itu keadilan politik maupun keadilan ekonomi.
Sebab disadari benar bahwa masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah rasa keadilan dan menurut AAS kata kunci persatuan Indonesia adalah kesejahteraan dan keadilan, tanpa itu semuanya semu.
Selain simbol keadilan, kedua tokoh ini memiliki kemampuan, bukan saja kompentensi keilmuan karena sama-sama berpendidikan dengan kwalifikasi doktor.
Akan tetapi juga memiliki pengalaman yang luar biasa, sebagai regulator di legisltaif dan implementor di eksekutif.
Bahkan ASS adalah salah satu pelaku ekonomi dan pemain tangguh diindustri nikel terbesar di Indonesia.
Dari sisi ini saja, kita sudah bisa menilai bahwa keduanya layak disandingkan sebagai calon presiden dan wakil presiden Tahun 2024 . Semoga.
