Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Kegiatan berkemah Presiden Jokowi di titik Nol IKN Nusantara, Senin 14 Maret 2022, sama sekali tak menyedot perhatian Yati Dahlia. Wanita yang rumahnya berjarak 10 kilomter dengan lokasi camping Presiden Jokowi itu tak peduli dengan ritual Gentong Nusantara.
Dahlia yang merupakan warga Suku Paser Balik, penduduk asli tempat calon berdirinya IKN ini mengaku masih syok. Ia masih belum percaya kalau lahannya telah dicaplok secara sepihak untuk proyek raksasa tersebut.
“Kami lebih fokus ke lahan-lahan kami yang kena plang. Padahal, Bapak Gubernur (Isran Noor) kemarin bilang, lahan pembangunan IKN itu tidak termasuk di lahan warga, tapi kenyataannya yang kami alami di sini, plangnya sudah ke pemukiman warga,” kata Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia, Selasa 15 Maret 2022.
Ia menyatakan kecewa dengan kunjungan Jokowi ke lokasi proyek IKN, karena keluhan warga asli soal pencaplokan lahan tidak didengarkan. Bahkan camping Jokowi di titik nol dianggapnya tidak dapat memberikan manfaat bagi rakyat.
KPK Tak Main-Main Usut Dugaan Bagi-Bagi Kaveling di IKN Nusantara Jokowi: Hitungan Sementara Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun Jokowi Sebut IKN Nusantara Pekerjaan Rumit, Perkiraan 20 Tahun Baru Rampung
“Kemping kemarin kami tidak membutuhkan, hal itu buat apa? Tidak ada yang diuntungkan pula dengan itu,” kata Yati.
“Teriakan kami selama ini tidak didengarkan, kami seperti dianggap tidak ada di sini, tidak ada koordinasi seperti kepala adat atau tokoh-tokoh kami yang ada di sini. Kami tidak diberitahu,” sesal dia.
Karena itu, kata dia, suku asli Paser meminta jika memang IKN harus pindah ke Kalimantan Timur, hendaknya ada kejelasan atas lahan-lahan yang dimilikinya. Sehingga lahan-lahan adat tersebut tidak masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektare.
“Kami meminta agar tidak terkena dampak yang dipaksakan, seperti pemasangan plang yang terjadi. Itu menurut kami pengambilan secara sepihak. Kami tidak pernah diajak bertemu, tidak diajak koordinasi,” kata dia.
Masalah lahan IKN Nusantara disebutkan memang dikuasai oleh berbagai perizinan. Baik pertambangan hutan maupun perkebunan kelapa sawit. Namun yang tak kalah penting, juga ada masyarakat adat yang telah bermukim di sana puluhan tahun.
“Wilayah IKN ini juga memuat wilayah yang ditinggali masyarakat adat, dan kondisi ini menunjukkan sebenarnya perpindahan ini berpotensi menyebabkan konflik agraria yang pasti akan berkepanjangan,” ujar Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Hadi Jatmiko kepada liputan6.com, Selasa (15/3/2022).
Namun di sisi lain, ada sekelompok yang diuntungkan dengan perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ini. Di kawasan ini, kata Hadi, ada banyak ‘dosa-dosa’ yang bakal ditebus pemerintah akibat ulah dari perusahaan-perusahaan di sana.
“Pasti banyak yang diuntungkan dengan IKN ini. Karena wilayah-wilayah yang dirusak di sana oleh perusahaan-perusahaan seperti pertambangan itu disubsidi dengan menghilangkan tanggung jawab mereka. Dan dugaan kita, mereka akan diberikan tukar guling di wilayah lain,” kata dia.
Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta urusan tanah segera diselesaikan dengan cepat. Makna dari ucapan itu, Hadi menuturkan, adalah agar proses-proses penyelesaian hak atas tanah dan perizinannya, akan ada tukar guling bagi wilayah yang masa berlakunya belum habis.
Contohnya, dia mengimbuhkan, perkebunan kayu atau hutan tanaman. Ia menduga itu pasti akan ada tukar guling di wilayah lain. Proses pembangunan di IKN akan membuat perusahaan tersebut dipindahkan yang tentunya berdampak ke wilayah lain.
“Jadi perpindahan IKN ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga bisa merusak wilayah lain. Belum lagi misalnya mobilisasi sumber daya untuk membangun ini. Indikator ini sangat terlihat, perpindahan bukan jadi pemerataan, tapi lebih kepada skenario untuk menguntungkan para pengusaha atau oligarki,” terang Hadi.
Karena menurut dia, harusnya konsep pemerataan yang digaungkan pemerintah bukanlah terbatas pada pindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur semata, dengan mengarahkan kepada satu pulau tertentu. Tapi pemerataan itu harus berbasis pada pembangunan manusia dan ekonomi masyarakat.
“Caranya bisa dengan pengakuan terhadap pulau lain dan mengakui misal lahan-lahan yang dikelola masyarakat diberi bantuan pemaksimalan dalam hal fungsi dari pertaniannya, dan tidak harus dengan pindah. Sebab perpindahan akan tetap menguntungkan pengusaha,” ujar Hadi.
Dia menilai, penunjukkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe membuktikan proyek IKN Nusantara ini sarat akan kepentingan bisnis oligarki. Terlebih bila melihat Wakil Kepala Otorita yang berlatar belakang dari sebuah grup perusahaan, yang diketahui banyak melakukan pengerusakan hutan.
“Artinya dengan penunjukkan ini, negara memberikan apresiasi kepada perusahaan itu atas kerusakan-kerusakan yang sudah mereka lakukan, seperti dilegitimasi begitu,” kata dia.
Dia menegaskan, akibat dari proyek IKN ini, keberadaan masyarakat adat pun berada di ujung tanduk. Mereka terancam tergusur dari lokasi yang sudah lama dihuninya selama bertahun-tahun.
“Nasib masyarakat adat ke depannya dipastikan pendekatan pembangunan ini menggusur mereka. Dan ini akan terulang lagi di rezim Jokowi ini, padahal kita harap hal itu sudah berhenti di era Orba dan dapat menjadi lebih baik setelah reformasi. Tetapi sudah 20 tahun lebih reformasi, nyatanya kebijakan yang digunakan masih sama, memindah dengan menggusur,” demikian Hadi menandaskan.(dbs)
