Daftar Donatur Palestina
Oleh: Safri Haliding, Global Birma Institute & Pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Hajinews.id – Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi presidensi pertemuan G-20. Presidensi G-20 yang sebelumnya dipegang oleh Italia, kemudian diserahkan secara simbolis oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma.
G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G-20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% Product Domestic Bruto (PDB) dunia.
Perekonomian Indonesia berdasarkan Produk PDB, pada Triwulan III-2021 mencapai Rp 4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.815,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan Triwulan III-2020, ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y).
Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan perekonomian dunia yang lebih baik serta mendukung proses pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.
Di samping itu, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengangkat isu yang merepresentasikan kebutuhan nasional. Dengan slogan, G-20 Presidency “Recover Together, Recover Stronger” kepemimpinan Indonesia pada G-20 dapat memberikan harapan dan spirit untuk membangkitkan perekonomian dan keuangan yang terdampak akibat pandemi.
Selain itu, G20 harus dijadikan sebagai momentum pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di tingkat internasional. Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah dalam KTT G20 untuk mengakselerasi pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Khususnya dalam mewujudkan tujuan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal global.
Momentum G20 yang menghadirkan petinggi negara-negara dan pelaku industri serta stakeholder anggota G20, pemerintah harus menjadikan kesempatan tersebut untuk mengenalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah serta halal industri bahkan kesempatan untuk memperkenalkan lebih jauh keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai arsitektur reformasi ekonomi dan keuangan global.
Indonesia sebagai anggota negara G20 yang berpenduduk muslim terbesar di dunia harus menunjukkan kepada anggota G20 bahwa ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal sebagai salah satu kebijakan strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penggerek perekonomian global ke depan.
Berdasarkan State of Globa lIslamic Economy Report (SGIE) 2020/2021 potensi pasar halal global semakin tumbuh seiring dengan peningkatan atas permintaan produk halal. Hal ini sejalan dengan peningkatan populasi muslim global yang mencapai 1,9 miliar pada 2019 dan diprakirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat dari populasi dunia secara keseluruhan.
Indonesia Halal Market Report 2021 melaporkan terdapat peluang ekspor sebesar USD 3.58 miliar dari pasar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan non-OKI untuk industri yaitu Makanan Halal sebesar USD 2 miliar, Fesyen Muslim sebesar USD 1.3 miliar, Kosmetik Halal sebesar USD 200 juta, Farmasi Halal sebesar USD 100 juta.
Namun, saat ini di industri halal Indonesia masih ketinggalan dengan beberapa negara lain produsen produk halal dalam optimalisasi industri halal yang memiliki potensi yang besar dan menjanjikan tersebut. Indonesia hanya menjadi pasar (konsumen) utama industri halal dunia yang seharusnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi produsen dan eksportir utama produk halal dunia.
Indonesia menjadi importir terbesar keempat produk makanan halal dengan nilai impor mencapai 14 miliar dolar AS. Sementara itu, Thailand telah memanfaatkan potensi industri halal dengan melakukan ekspor produk halal ke negara-negara anggota OKI sekitar 5.112,36 juta dolar AS (nomor 13 di dunia) dan Indonesia menjadi importir makanan halal dari Thiland, sehingga Thailand dikenal sebagai pusat dapur halal dunia. Indonesia juga menjadi importir utama untuk daging halal dari New Zealand dan Australia.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu menyampaikan dalam forum G20 bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah berperan dalam menyukseskan program dan tujuan pengembangan G20 seperti dukungan keuangan syariah dalam mendorong sustainable development goals (SDGs) melalui sustainable finance dan inklusi keuangan digital.
Kontribusi Keuangan syariah pada program G20 di Indonesia seperti penerbitan emisi green sukuk ritel maupun pembiayaan ultramikro oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bagi underserved communities kepada perempuan dan pelaku usaha mikro. Selain itu, digitalisasi keuangan syariah melalui fintech syariah telah mendorong meningkatkan inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM untuk pengentasan kemiskinan.
Dukungan program dan inisiatif ekonomi dan keuangan syariah untuk mencapai tujuan SDGs terbukti bahwa ekonomi dan keuangan syariah relevan dan selaras untuk digunakan sebagai platform pembangunan internasional modern. Oleh karena itu, pemerintah harus percaya diri memunculkan isu dan simbol ekonomi dan keuangan syariah di rangkaian acara G20 sebagai potensi program dalam reformasi ekonomi dan keuangan global. Hal ini karena peranan G20 yang sangat strategis di dalam memformulasikan berbagai isu global terkait pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan.
Diharapkan momentum Presidensi G20 tidak terlewatkan begitu saja dalam mengkampanyekan isu ekonomi halal dan keuangan syariah di forum G20 yang potensinya sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan penguatan ekosistem ekonomi global. Indonesia harus hadir terdepan dalam pengembangan ekonomi halal dan keuangan syariah dalam rangka mencapai visi pemerintah menjadi Indonesia sebagai pusat produk halal dunia di 2024. [artikel asli]
