Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memandang organisasi profesi kedokteran yang ia bawahi kini tidak bisa dibubarkan secara sembarang. Hal itu ditegaskan Adib menanggapi adanya seruan bubarkan IDI oleh publik.
Diketahui seruan warganet itu juga sempat disinggung dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX pada sore hingga Senin (4/4) malam.
“Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan organisasi di dalam kaitannya dengan di negara juga disebutkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran ada hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga,” kata Adib di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Karena itu Adib menegaskan bahwa IDI tetap akan ada.
“Saya kira kita tetap akan (ada), IDI tetap akan selalu ada untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya kata “Bubarkan IDI” sempat terdengar di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Kata itu disampaikan Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo.
Rahmad berujar apa yang disampaikan dirinya pada saat memulai desi pendalaman bukan dari dirinya.
Ia mengatakan kata “bubarkan IDI” merupakan suara dari rakyat. Suara itu yang kemudian ia sampaikan lagi di hadapan para pengurus IDI.
“Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu, ‘bubarkan IDI’. Itu bukan dari saya, bukan dari Rahmad Handoyo, bukan,” kata Rahmad, Senin (4/4/2022).
Menurut Rahmad apa yang menjadi aspirasi dan suara publik untuk membubarkan IDI harus menjadi evaluasi di kepengurusan. Diketahui seruan bubarkan IDI itu banyak diperbincangkan warganet menyusul adanya rekomendasi pemecatan terhadap Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.
“Tapi sekali lagi nanti introspeksi dari ketum (IDI) dan teman-teman yang lain ya, itu suara rakyat. Suara trending topic, kaget masyaallah saya tuh. Itu suara netizen, begitu menggelora bubarkan IDI, saya kaget ada apa sampai sebegininya gitu,” ujar Rahmad.
Menurut Rahmad apabila suara rakyat menggemakan untuk bubarkan IDI, kemungkinan memang ada suatu yang salah di dalam organisasi. Rakyat, kata Rahmad bisa jadi memandang ada ketidakadilan yang sedang terjadi.
Ia menilai bahwa ada suatu keanehan ketika di ranah etik justru IDI mengedepankan penilaian subjektif. Kendari ada satu dua yang tertulis, tetapi subjektifitas yang dikedepankan.
“Kenapa rakyat mengatakan itu, banyak hal yang demikian parah, kenapa tidak diambil ranah IDI, misal oknum dokter yang bermain mata dengan perusahaan farmasi, itu juga etik. Ada malpraktik itu juga tidak sebatas etik lagi, tapi sepertinya bebas-bebas saja,” kata Rahmad.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago memandang Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi justru sama sekali tidak mensejahterakan anggotanya. Hal itu terlihat dari sikap IDI yang dinilai sewenang-wenang memecat dokter daei keanggotan, termasuk Terawan Agus Putranto.
Padahal Irma menilai tujuan didirikannya IDI sebagai organisasi profesi, yaitu seperti serikat pekerja yang seharusnya memiliki fungsi melindungi, memberdayakan, kemudian mendukung anggotanya. Bukan justru sebaliknya, memecat anggota.
“Kemudian menyejahterakan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, IDI tidak menyejahterakan anggota. Orang seenak udel memecat anggota,” kata Irma dalam RDPU dengan PB IDI di Komisi IX DPR, Senin (4/4/2022).(dbs)
