Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 di berbagai daerah berlalu. Aksi massa itu menyuarakan keresahan masyarakat terkait berbagai aspek bernegara mulai dari Pemilu hingga urusan barang kebutuhan pokok.
Sejumlah insiden mewarnai unjuk rasa itu dan sempat menghilangkan kejernihan substansinya. Di Jakarta, seorang dosen dan pegiat media sosial dikeroyok demonstran. Di Makassar, unjuk rasa berujung ricuh.
Di tengah semua hiruk pikuk kejadian itu, kabar berita haruslah kembali mengarahkan lampu sorotnya pada sejumlah tuntutan mahasiswa. Salah satu tuntutannya yaitu mendasak dan menuntut Jokowi bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Sejaland engan itu, hari ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dilantik dan bisa segera memulai tahapan Pemilu pada Juni 2022.
Pelantikan KPU dan Bawaslu seolah jadi indikasi redamnya isu penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode. Nyatanya tidak sesederhana itu karena kegiatan KPU tetap bergantung pada APBN yang merupakan domain pemerintah.
Sehingga, tak menutup kemungkinan pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi akan terus mencari cara agar keinginannya terwujud.
Secara normatif sepertinya tidak ada celah untuk menunda pemilu, terutama pilpres karena waktu sudah diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A jo 7 UUD 1945 untuk pemilihan Presiden.
Kendati demikian, secara politik, usaha menunda pemilu terus berkumandang termasuk menyuarakan amendemen UUD 1945. Bisa juga, pemerintah tiba-tiba beralasan tidak punya uang untuk Pemilu dan memundurkan tanggal pelaksanaannya.
Jokowi memang menolak penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode. Namun, jika menilik rekam jejaknya, beberapa pernyataan Jokowi tak bisa dipegang dan justru berkebalikan dengan tindakan.
Saat masih memimpin DKI Jakarta, Jokowi pernah berkata tidak mau menjadi presiden. Dia juga berjanji memperkuat KPK tetapi sebagian masyarakat menganggap apa yang terjadi dengan KPK justru berkebalikan.
Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Giri Ahmad Taufik mengingatkan, sekali publik lengah, upaya melanggengkan kekuasaan dapat diwujudkan baik melalui pengubahan UUD 1945 atau keputusan-keputusan politik lainnya.
Dia berpendapat, unjuk rasa dan diskusi publik yang diperbanyak untuk mengkritik gagasan penundaan pemilu dapat mencegah munculnya amendemen UUD 1945.
Tak dapat dimungkiri, mahasiswa adalah salah satu garda terdepan sebagai agen perubahan di negeri ini. Jumlah mahasiswa di Indonesia menurut data BPS tahun 2021 yaitu 8.956.184 orang.
Dari jumlah itu saja, daya tekannya bisa terlihat nyata melalui berbagai demonstrasi, termasuk yang terbaru. Demonstrasi memang tidak punya kekuatan memaksa karena yang memiliki daya paksa hanyalah hukum.
Meski begitu, di level tertingginya, demonstrasi bertujuan menekan sedangkan di level terendahnya berorientasi melakukan persuasi.
Setelah demonstrasi 11 April 2022, masih ada hari besar lain yang waktunya berdekatan yaitu Hari Buruh 1 Mei 2022.
BPS mencatat, 51,82 persen pemuda Indonesia bekerja sebagai buruh/karyawan pada 2020. Artinya, jumlah angkatan kerja yang berstatus buruh tentu jauh lebih banyak dibanding mahasiswa. Daya tekannya bisa jadi sama atau bahkan lebih kuat.
Kita nantikan isu apa yang akan diusung buruh saat merayakan hari besarnya. Apakah tetap berseputar soal upah dan kesejahteraan pekerja atau menepiskan ego sektoralnya dan turut menanggapi situasi kenegaraan.
Upaya melanggengkan kekuasaan haruslah terus dilawan oleh mahasiswa, buruh, atau persekutuan keduanya, teramasuk juga akademisi.
Satu hal yang pasti, energi utamanya terletak pada tekanan publik yang harus terus melawan isu itu karena semuanya bermuara di satu tujuan yaitu agar jangan sampai Indonesia dibegal oligarki.***
