Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tegaskan tidak bisa membuka big data 110 juta pengguna media sosial yang menginginkan pemilu 2024 ditunda.
Dengan sikap Luhut, hasil Survey dan Polling Indonesia (SPIN) memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak mempercayai klaim big data Luhut terhadap penundaan pemilu 2024.
Tak hanya Luhut, hasil survey juga menunjukkan kepercayaan publik terhadap Cak Imin dan big datanya menurun, mengikuti Luhut.
Perolehan data oleh SPIN didapatkan setelah melakukan survey yang dimulai pada tanggal 28 Maret hingga 7 April 2022 dengan tekni wawancara langsung dengan bantuan kuosioner terhadap 1.230 responden yang berusia miniman 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi.
Metode yang dilakukan dalam survey ini yakni, metodoe multi stage random dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen, serta kontrol kualitas 10 persen dari sampel.
Menurut pemaparan Direktur SPIN, Igor Dirgantara, sebagian masyarakat tidak mempercayai dan tidak yakin adanya big data yang diklaim oleh Luhut dan Cak Imin terkait wacana tunda pemilu 2024.
“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna media sosial terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik”, jelas Igor Dirgantara.
Meski demikian, masih tersisa 20 persen responden yang mengaku masih percaya dengan klaim big data itu. Kemudian, ada sekitar 8 persen responden yang memilih tak menjawab/mengaku tidak tahu ketika dilempar pertanyaan tersebut.
Sebagian responden dalam survey SPIN juga mengaku tak sependapat dengan wacana amandeman UUD 1945.
“Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945, mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan, maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode”, jelasnya lagi.
Seperti diketahui, sebelumnya Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta oengguna media sosial mendukung wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Namun, klaim Luhut berbanding terbalik dengan hasil survey yang menunjukkan mayoritas publik tidak percaya dengan klaim big data Luhut.(dbs)
