Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Warga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kembali berupaya menghadang penggusuran lahan untuk pembukaan jalan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BOP-LBF) pada Senin, 25 April 2022.
Puluhan warga, termasuk perempuan dan anak-anak dari Komunitas Racang Buka sejak pagi berkumpul di lokasi penggusuran itu yang dijaga aparat keamanan.
Sambil membunyikan alat musik tradisional gong, mereka melantunkan nyanyian-nyanyian adat.
Sementara di tangan mereka, tampak sejumlah poster berisi tulisan dengan nada protes yang diarahkan ke sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, mengingat melalui peraturan yang ia keluarkan pada 2018 menjadi asalan bagi BPO-LBF menguasai lahan mereka.
“Pak Jokowi Bunuh Sekalian Saja Kami Daripada Perintah BPO-LBF Kuasai Kebun Kami, “Bunuh dan Tembak Saja Warga Bowosie Pak Jokowi” demikian isi beberapa poster warga.
Warga berusaha menghentikan eksavator yang sedang bekerja di lokasi itu. Sejumlah polisi juga siaga menjaga penggusuran itu.
Kasat Intel Polres Manggarai Barat, Markus Frederiko datang menemui warga pada pukul 11.15 dan meminta warga untuk menghentikan aksi.
Menurutnya, warga seharusnya memasukan surat pemberitahuan aksi tiga hari sebelum kegiatan.
Namun, hal itu dibantah oleh Stef Herson, orator aksi yang menegaskan bahwa warga tidak sedang menggelar demonstrasi, tetapi menjaga lahan mereka yang dirampok pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami,” katanya.
Aksi itu merupakan lanjutan dari protes warga terhadap pembukaan jalan oleh BPO-LBF sebagai akses ke lahan 400 hektar di Hutan Bowosie yang hendak dikembangkan sebagai kawasan bisnis pariwisata, bagian dari Protek Strategis Nasional (PS). Penggusuran itu sudah dimulai sejak Kamis, 21 April, di mana seorang warga sempat ditangkap.
Warga, termasuk dari Komunitas Racang Buka, mempersoalkan hal itu, karena sebagian dari lahan yang telah mereka tempati sejak tahun 1990 juga dimasukkan ke dalam wilayah 400 hektar itu dan upaya penyelesaian terhadap konflik itu belum tuntas.
Penggusuran itu juga telah ditentang berbagai pihak, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria, yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi PSN di Labuan Bajo dan menghargai aspirasi warga yang kehilangan tanah mereka.(dbs)
