Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, dianggap memiliki dosa yang sangat banyak oleh anak buah Megawati.
Bahkan, Luhut diminta untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Achmad Sazali, sosok yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).
“Dosanya sudah banyak, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) harus minta maaf kepada masyarakat,” ucapnya seperti dikutip suara.com.
Sejumlah dosa yang dimaksud Achmad Sazali pun dikemukakan secara tegas.
Beberapa di antaranya yakni terkait klaim Luhut soal big data 110 juta orang yang ingin Pemilu 2024 ditunda, hingga wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode.
Tak hanya itu, Achmad juga menyebut “dosa” Luhut yang kerap menyusahkan rakyat.
Menurutnya, beberapa kebijakan yang dibuat LBP tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Bukan hanya soal membuka hoaks big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” tuturnya.
“Kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” tegas Achmad Sazali.
Luhut Tak Bisa Buka Big Data?
Sementara itu, juru bicara Luhut, Jordi Mahardi mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa membuka soal klaim big data seputar wacana penundaan Pemilu 2024.
Alasannya karena big data merupakan data internal dan tidak bisa disebarluaskan ke sembarang orang.
“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ucap Jordi kepada wartawan.
Terkait banyaknya pertanyaan perihal metode ilmiah pengumpulan big data, Jordi Mahardi pun tak ingin menjawab.
Ia hanya berujar, sebagai bagian dari pemerintah, Luhut Pandjaitan selalu menyerap semua aspirasi publik.
Bahkan, katanya, Luhut Pandjaitan sama sekali tidak ambil pusing seandainya banyak yang mengkritik data tersebut.
Singgung Tes PCR sebagai Bisnis Luhut
Di sisi lain, Achmad Sazali yang kerap disapa Jack, menyinggung perihal keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR.
Ia pun mendesak Luhut mesti tanggung jawab lantaran dianggap memeras masyarakat lewat kebijakan syarat perjalanan dengan mengantongi tes PCR dan antigen.
Menurutnya, tes PCR dan antigen tersebut merupakan bisnis Luhut Pandjaitan.
“Kesemuanya harus diaudit secara independen, jangan semau-maunya sendiri. Negara ini merdeka dengan perjuangan para leluhur bangsa Indonesia, bukan hanya moyangnya dia,” katanya.
Untuk diketahui, hubungan Luhut dan PDIP dikabarkan sedang kurang harmonis.
Selain Repdem yang notabene organisasi sayap kiri, kritik PDIP juga dilontarkan melalui salah satu kadernya, Masinton Pasaribu.
Dalam salah satu pernyataannya, Masinton menyebut Luhut sebagai brutus di Istana.
Ia menilai bahwa Luhut hendak menjerumuskan Jokowi dengan wacana penundaan Pemilu 2024.(dbs)
