Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Sungguh mengherankan, Presiden Jokowi kembali memberi tugas khusus kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi masalah minyak goreng.
Padahal Menko Marves sudah segudang penugasan khusus yang diemban.
Menurut Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, Presiden Jokowi meminta bantuan Luhut Binsar Panjaitan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
Terkait hal itu pengamat Refly Harun menilai, Jokowi sangat tergantung kepada satu orang menterinya. Dan itu lagi-lagi tergantung pada Menteri Luhut Binsar.
Hal yang menarik, pernah ada tudingan kasus minyak goreng untuk membiayai rencana upaya perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, seperti sinyalemen politisi PDIP Masinton Pasaribu. Itu memang susah diklarifikasi.
Nah, kalau terkait hal itu, kemudian dugaan muncul, apakah penugasan Menko Marves untuk menangani sengkarut minyak goreng ini dalamm upaya membendung usaha membongkar kasus mafia minyak goreng oleh Kejagung, ini menarik.
Sebab, kata Refly, karena Jaksa Agung menurut pandangan banyak pihak mendapat dukungan dari PDIP.
Kemudian, penunjukn Menko Luhut itu, menurut Refly Harun, Presiden Jokowi gagal membangun sistem yang bisa bekerja dan menyelesaikan masalah.
Jokowi tergantung pada personal. Karena sudah banyak tugas-tugas yang dipercayakan kepada Menko Luhut.
“Ini sudah banyak sekali, dan penugasan itu di luar tupoksi Menko Marves Luhut. Ini seperti tidak ada orang lain, dan menunjukkan Presiden Jokowi gagal membangun sistem untuk bekerja guna menyelesaikan masalah,” katanya.(dbs)
