Daftar Donatur Palestina
Mahathir menyebut upaya itu bertujuan mengisolasi China, dan memandang bahwa IPEF tidak akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi regional tanpa Beijing.
Melansir Associated Press, Presiden AS Joe Biden meluncurkan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik bersama 13 negara selama kunjungan ke Jepang awal pekan ini. Dia mengatakan IPEF akan membantu AS bekerja lebih erat dengan negara-negara Asia di berbagai bidang, termasuk rantai pasokan, perdagangan digital, energi bersih, dan antikorupsi.
“AS akan selalu ingin menggunakan pengelompokan seperti ini untuk mengisolasi China,” kata Mahathir pada konferensi internasional di Tokyo. “Banyak negara mengakui ini bukan pengelompokan ekonomi, tetapi ini benar-benar pengelompokan politik.”
Penanda tangannya adalah Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, AS, dan Vietnam. Bersama-sama, mereka mewakili 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.
“Ini tidak baik untuk perkembangan ekonomi mereka sendiri,” kata Mahathir tentang negara-negara dalam kelompok itu.
“China adalah mitra dagang besar bagi Malaysia. Kami tidak ingin melihat ketegangan, konflik apa pun dengan China, dan kami berharap AS menyadari China ada di sana, tidak akan hilang, dan kami harus hidup dengan China yang sekarang lebih kaya dari kebanyakan negara di dunia,” kata Mahathir di “The Future of Asia,” sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Nikkei Inc.
Kemudian hari Jumat, Perdana Menteri Malaysia saat ini, Ismail Sabri Yaakob, yang juga berada di Tokyo, bertemu dengan mitranya dari Jepang, Fumio Kishida.
Mereka menyambut baik peluncuran kerangka ekonomi dan menegaskan kerja sama mereka di berbagai bidang seperti transformasi digital, keamanan siber, teknologi baru, dan ketahanan rantai pasokan, kata Kementerian Luar Negeri Jepang.
Kishida mencari dukungan Malaysia dalam mencapai Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”, sebuah visi yang dipromosikan oleh Jepang dan AS sebagai perlawanan terhadap kebangkitan militer dan ekonomi China di kawasan itu, kata kementerian tersebut.
Mahathir, 96 tahun, yang menjabat sebagai perdana menteri keempat dan ketujuh Malaysia, dipandang selama bertahun-tahun sebagai juru bicara de facto negara-negara kurang berkembang dan kerap mengkritik Barat. Dia tetap menjadi tokoh berpengaruh di Malaysia.
Dia memimpin koalisi oposisi menuju kemenangan pemilu bersejarah tahun 2018 yang menggulingkan pemerintah yang tercemar korupsi dalam transfer kekuasaan damai pertama sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957.
Mahathir menjadi pemimpin tertua di dunia pada usia 92 tahun, tetapi pemerintahannya hanya berlangsung selama 22 bulan karena pemerintahannya runtuh akibat pertikaian internal. Mahathir membentuk partai etnis Melayu baru pada tahun 2020 untuk menentang kepemimpinan baru.
