Rachmat Gobel Sebut APBN 2023 Harus Dorong Ekonomi Berkualitas

banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.id — Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang yang juga Anggota Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Rachmat Gobel, mengatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat UMKM, industri dalam negeri, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia tidak mau APBN hanya fokus untuk yang sifatnya fisik saja.

“Jangan untuk impor dan jangan untuk yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi yang berkualitas. Ini momentum yang baik pasca pandemi COVID-19 dan sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Gobel melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (1/6).

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Pernyataan itu dikemukakan Gobel saat menanggapi Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) Tahun 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 31 Mei 2022. Sebelumnya, pada Jumat, 20 Mei 2023, mewakili pemerintah, Menkeu menyampaikan pidato pengantar tentang KEM-PKF Tahun 2023.

Rachmat Gobel menyampaikan ekonomi berkualitas yang dimaksudnya adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas. Menurutnya, kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Semua sektor itu, kata Gobel, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di perdesaan serta masyarakat lapis bawah. “Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina,” kata Gobel.

Lebih lanjut Gobel menyatakan, fokus di bidang-bidang itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran. “Saatnya pemerataan ekonomi,” ujar Gobel.

Khusus di bidang pertanian, Gobel merasa sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. “Ini akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. Untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani,” katanya.

Anggota DPR dari Partai Nasdem ini mengatakan, di era persaingan global yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. Ekonomi nasional yang kuat, kata Gobel, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negerinya dengan produk-produk yang diproduksinya sendiri.

“Karena di balik itu ada manusia-manusia yang berkualitas,” terang Gobel.

Sedangkan negeri dan bangsa yang mengandalkan kekayaan alamnya belaka, menurutnya, hanya berpikir jangka pendek dengan menggali dan menebang untuk kemudian menjualnya. “Biasanya, pasangan ekonomi seperti itu adalah cuma mengimpor dan menjual. Tak butuh kecanggihan apa pun. Ekonomi yang semacam ini tak menghasilkan peradaban. Hanya menghasilkan orang-orang kaya yang tercerabut dari akar bangsanya sendiri. Indonesia tak didirikan untuk menjadi negeri dan bangsa semacam itu,” ungkap Gobel.

Gobel mengatakan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, Indonesia justru masih melakukan impor untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Padahal, katanya, pemerintah telah memiliki regulasi tentang keharusan penggunaan produk dalam negeri tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Hal ini sangat tak memperkuat ekonomi nasional. Padahal itu proyek negara. Ini juga berarti, APBN kita untuk membayar upah buruh negara lain. Jadi sama saja membuat makmur rakyat negara lain dan memperkuat industri negara lain,” tutur Gobel.

Gobel merasa di saat Indonesia gencar membangun, katanya, impor malah banjir. “Ini namanya mematikan industri dalam negeri,” kata Gobel.

Gobel menjelaskan pembangunan justru harus memperkuat industri dalam negeri. APBN dan pasar dalam negeri yang besar, kata Gobel, merupakan insentif tersendiri dalam mengundang investasi asing untuk membangun industri nasional.

Gobel melihat pemberitaan di media pada 2021 impor baja naik 22 persen dan proporsi baja impor pada tahun itu mencapai 43 persen. Berdasarkan data statistik, impor besi dan baja pada 2017 senilai 7,985 miliar dolar AS. Namun pada 2021 melonjak menjadi 11,957 miliar dolar AS. Dari 2020 ke 2021, melonjak drastis 74,42 persen.

Sedangkan untuk barang elektronika, impor pada 2017 mencapai 17,931 miliar dolar AS. Pada 2021 melonjak menjadi 22,338 miliar dolar AS. Dari 2020 ke 2021 melonjak 17,4 persen. Khusus untuk alat pendingin ruangan (AC), 80 persen dikuasai produk impor. Padahal semua produk itu sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Untuk membangun SDM berkualitas, kata Gobel, kementerian pendidikan dan kebudayaan agar lebih fokus pada manusianya. “Jangan sibuk pada proyek yang sifatnya fisik atau sibuk gonta-ganti sistem,” ungkap Gobel.

Menurutnya, anggaran untuk sektor pendidikan sudah sangat besar. Bahkan, pada usulan APBNP 2022, di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak bumi dan subsidi energi yang membengkak, anggaran untuk pendidikan justru ditambah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat peduli pada kualitas SDM.

“Kita harus bisa mengejar ketertinggalan akibat pandemi ini. Belajar secara daring telah memberikan dampak yang cukup besar. Ini saya temui sendiri saat saya turun ke pelosok-pelosok. Jadi jangan habiskan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya fisik,” tutur Gobel.(dbs)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *