Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan tambahan anggaran haji 2022 tidak akan dibebankan langsung kepada calon jemaah yang akan berangkat tahun ini.
“Jadi para calon jemaah haji yang akan berangkat tidak perlu risau, galau atau pun deg-degan, karena Komisi VIII dan Kemenag berkomitmen penambahan anggaran ini tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji yang berangkat dalam waktu dekat ini,” ujar Yandri dalam rapat kerja dengan Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 31 Mei 2022.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun. Tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan untuk menaikan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Paket dibanderol dengan besaran biaya per jemaah sebesar SAR 5,656,87. Sementara itu, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR pada 13 April 2022 hanya sebesar SAR 1.531,02 per jemaah. Sehingga, terjadi kekurangan sebesar SAR 4.125,02 per jemaah, atau secara keseluruhan sebesar SAR 380.516.587,42 atau setara dengan Rp 1,46 triliun. Sementara itu, untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU jumlah kekurangan anggaran sebesar SAR 2.388.412,83 atau setara dengan Rp 9,18 miliar.
Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya Technical Landing Jemaah Embarkasi Surabaya yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp25,7 miliar. Dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kurs sebesar Rp19,2 miliar, serta operasional haji khusus Rp9,32 miliar. Total, usulan tambahan anggaran mencapai kurang lebih Rp1,5 triliun yang diusulkan dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji dan sekitar Rp9,1 miliar dibebankan kepada APBD untuk petugas haji daerah.
Sebagai solusi menutupi kekurangan anggaran ini, pemerintah akan menggunakan nilai manfaat dan dana efisiensi haji. “Jadi kami mencari solusi antara dana efisiensi haji dan nilai manfaat,” ujar Yandri.
Pemerintah juga diminta menyisir anggaran kebutuhan haji dan difokuskan pada dua komponen saja, yakni untuk biaya masyair dan technical landing Jemaah Embarkasi Surabaya.
