Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di negeri ini dipandang akan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jika dibiarkan masuk terus-menerus, dalam jangka panjang TKA asal China jelas mengancam kedaulatan negara,” kata Ketua Fraksi DPD di MPR RI Tamsil Linrung dalam artikel berjudul “Polemik TKA Asal China dan Ancaman Pemilu 2024”
Kata Tamsil, dalam jangka pendek, populasi tambahan dari TKA China berpotensi pula mengganggu Pemilihan Umum 2024.
TKA China berpotensi pula mengganggu Pemilihan Umum 2024, menurut Tamsil seperti jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, foto e-KTP milik Warga Negara Asing (WNA) yang juga TKA asal China pernah menghebohkan jagad maya.
Temuan ini mengejutkan karena pemilik e-KTP berinisial GC di Kabupaten Cianjur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
KPU Kabupaten Cianjur mengakui ada kesalahan saat input data NIK milik WNA asal China yang terdata di DPT.
Diketahui, NIK tersebut sama dengan NIK atas nama Bahar, yang juga penduduk Cianjur.
“Kekeliruan input data memang dapat saja terjadi. Satu-dua kali, itu manusiawi. Namun, kita harus semakin waspada. Fakta itu menunjukkan, ada celah yang dapat mengganggu atau bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk bermain-main dalam pendataan Pemilu 2024. Dan celah itu adalah TKA (ilegal) asal China yang jumlahnya kita tidak tahu,” ungkapnya.
Menurut Tamsil, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menduga TKA China berpotensi mengganggu Pemilu 2024.
Kekhawatiran rakyat harus dijawab pemerintah.
Telah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu atau Pilpres seringkali menjadi ajang bagi adu strategi kecurangan.
Sekecil apapun celahnya, tetap berpotensi dimanfaatkan.
“Lalu apa solusinya? Yang paling jitu adalah memulangkan TKA asal China ke negaranya secara berangsur, khususnya TKA non skill atau mereka yang berada di luar daftar TKA resmi pemerintah. Untuk apa mereka di Indonesia kalau bidang pekerjaannya dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia,” pungkasnya.(dbs)
