Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menegaskan bahwa regenerasi pemimpin harus terus tumbuh.
Apalagi, buah dari reformasi dengan lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menekankan masa jabatan Presiden hanya dua periode.
Pembatasan masa jabatan Presiden, kata Masinton, memiliki arti luas agar generasi muda bisa memimpin negara.
Anggota DPR RI ini khawatir, jika muncul wacana Presiden tiga periode, nanti bisa saja akan muncul wacana empat periode.
Sehingga Indonesia malah kembali ke zaman Orde Baru (Orba) yang dipimpin Presiden Soeharto.
Hal itu disampaikan Masinton dalam diskusi Total Politik bertajuk ‘Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode’ pada Ahad, (12/6).
“Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti nggak akan minta empat periode? Maka kita harus berikan kepastian baik generasi saat ini maupun yang akan datang penuhi jalanan bila tiga periode dipaksakan,” jelasnya.
Masinton mengatakan bahwa ‘rambu-rambu’ terkait masa jabatan Presiden sudah sangat jelas.
Sementara soal usulan penambahan masa jabatan, menurutnya hanya datang dari pihak-pihak yang berwatak tirani.
Saat ditanya terkait sosok berwatak tirani itu adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Masinton menjawab dengan diplomatis.
“Saya enggak mau nyebut orang tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak tirani,” jelasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang disinyalir untuk penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) santer terdengar.
Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Jokowi sudah setuju. Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.(dbs)
