Daftar Donatur Palestina
Dia menambahkan, kesimpulan sementara dari kronologi itu terus didalami. Terutama terkait siapa eksekutor utama yang membuat Yosua kehilangan nyawa. ”Perlu mencari bukti-bukti lagi dan menanyai sejumlah saksi,” imbuhnya.
Secara umum, kronologi versi sumber kepolisian tersebut sejalan dengan kecurigaan publik. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut bahwa kronologi versi Polri yang menyebut Yosua tewas karena terkena peluru senjata Bharada E memang terkesan janggal.
Sebab, sesuai ketentuan, bharada sebagai tamtama tidak diperkenankan memegang senjata. Kecuali sedang dalam tugas operasi pengamanan. Kalaupun mendapat izin membawa senjata, kata dia, seorang tamtama awal sangat riskan.
”Kalau dia (Bharada E) membawa senjata api laras pendek, lantas siapa yang memberi izin? Ini juga jadi pertanyaan,” kata Bambang.
Terkait kronologi versi lain tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan belum bisa memberikan komentar. Ketika dihubungi Jawa Pos, jenderal polisi bintang satu tersebut belum merespons.
Peristiwa berdarah di rumdin Kadiv propam tersebut mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Subang, Jawa Barat, kemarin, Jokowi mendesak agar jalur hukum bisa menyelesaikan masalah tersebut. ”Proses hukum harus dilakukan,” tuturnya singkat.
Tak hanya presiden, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga memberikan atensi.
”Kami akan monitor penuh untuk mendapatkan penjelasan yang lebih klir,” terang dia saat konferensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, kemarin.
Menurut dia, kejadian itu memang janggal. Dia menyebutkan, bagaimana bisa dua polisi saling baku t3mbak sehingga salah satunya meninggal dunia? Apa yang menyebabkan mereka bisa saling menyerang dengan senjata api? ”Bagaimana ada antara anggota Polri saling t3mbak-men3mbak. Itu janggalnya minta ampun,” tuturnya.
Kejanggalan berikutnya, kata Pacul, peristiwa itu terjadi pada Jumat (8/7) lalu, tapi baru dibuka ke publik pada Senin (11/7). Akhirnya, muncul pertanyaan kenapa baru dibuka Senin, kenapa agak lambat? Semua kejanggalan itu harus dibuat terang sehingga tidak menimbulkan tanda tanya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, komisi III akan memastikan penanganan perkara tersebut berjalan transparan. ”Saya sebagai ketua komisi III menjamin akan ada transparansi di sana,” tegasnya.
Komisi III akan betul-betul serius mengawal kasus tersebut. Sebab, senjata api yang digunakan dalam penembakan itu dibeli dengan uang rakyat. Polisi juga dilatih dengan menggunakan uang dari APBN.
Selain itu, penggunaan senjata api tidak gampang, banyak aturan yang harus dipatuhi. Misalnya, pemegang senjata harus mempunyai izin, lulus tes psikologi, dan syarat lainnya.
Ketua DPP PDIP itu menyatakan, komisi III akan mengundang Kapolri dan jajarannya. Pihaknya akan meminta penjelasan lebih terperinci agar masyarakat bisa langsung mendengarnya.
Namun, dia belum bisa memastikan waktu pemanggilan pucuk pimpinan Polri itu. ”Saya sebagai ketua komisi mempunyai kewenangan untuk mengatur undangan itu,” urainya.
