Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengubah penamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) seluruh wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta.
Perubahan nama ini Anies lakukan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat yang kini bernama Rumah Sehat Untuk Jakarta, RSUD Cengkareng.
“Kenapa penjenamaan ini dilakukan? Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu ke rumah sakit untuk sembuh, untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit,” kata Anies di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8).
Meskipun penamaan ini dilakukan di RSUD Cengkareng, penerapan nama ini akan dilakukan di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta secara serempak. Perubahan nama ini juga diikuti dengan penggantian logo rumah sakit di seluruh RSUD.
“Karena itu, konsep disusun sebagai rumah sehat untuk Jakarta, menyeragamkan seluruh simbol di rumah sakit Jakarta yang selama ini beda, seakan bukan satu kesatuan,” jelas mantan menteri pendidikan itu.
Dengan wajah baru rumah sakit Jakarta ini, Anies ingin pola pikir masyarakat juga ikut berubah. Dari yang semula berpikir rumah sakit adalah tempat untuk mengobati penyakit menjadi tempat untuk menjaga kesehatan.
“Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat dari mulai melakukan medical check up sampai persoalan gizi dan lain-lain, konsultasi. Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat,” tutur Anies.
Meskipun terkesan sederhana, hanya mengubah satu kata saja, menurut Anies ini akan membawa dampak yang luar biasa. Secara tidak sadar, masyarakat akan mulai mengubah cara pandang terhadap rumah sehat.
“Karena alam bawa sadar kita kemudian menggarisbawahi terus kata sakit, bukan kata sehat, kita ingin warga Jakarta hidup sehat dan berorientasi kesehariannya agar bisa lebih sehat,” jelasnya.
Adapun untuk perubahan nama ini memang diprioritaskan untuk diterapkan di seluruh rumah sakit umum milik Pemprov Jakarta. Sebab Pemprov perlu tindak lanjut dari Kemenkes jika ingin menerapkan konsep serupa di rumah sakit swasta.
