Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, mengatakan pemerintah harus menyelamatkan APBN. Jika tidak, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mewariskan APBN yang rapuh bahkan membawa Indonesia menuju resesi untuk pemerintahan selanjutnya.
Pernyataan tersebut, merupakan bagian dari 3 masukan Didik J Rachbini yang seharusnya disampaikan dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama ekonom pada Rabu (3/8/2022). Didik berhalangan hadir lantaran terlambat memperoleh hasil tes PCR sebagai prasyarat dalam pertemuan itu.
Dalam keterangan kepada media, Kamis (4/8/2022), Didik menyampaikan APBN saat ini harus diselamatkan terkait dengan kondisi perekonomian global saat ini yang menjadi jalan menuju krisis anggaran atau resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain.
Menurut dia, tekanan pada APBN datang dari dua hal, yakni subsidi yang sangat besar terutama subsidi energi dan subsidi untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok, serta tekanan pembayaran utang.
Didik mengungkapkan, Presiden Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik.
Hal itu, sudah ditunjukkan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya, ketika tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.
“Tetapi presiden saat ini seperti gagap mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi besar yang sekarang mencapai Rp500 triliun. Jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintahan SBY (Susilo bambang Yudhoyono) dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh,” kata Didik.
Dia menyampaikan, sikap gagap presiden kemungkinan disebabkan tim ekonomi tidak juga memberikan masukan yang benar terhadap masalah ini sehingga APBN pasca pemerintahan sekarang akan rusak berat. Tak hanya itu, Didik juga mengkritisi sikap DPR yang cenderung main-main atau kong kali kong dengan pemerintah terkait APBN.
Pada 2023, lanjutnya, pemerintah dan DPR harus mengembalikan defisit di bawah 3 persen sesuai undang-undang yang dibuat. Jika tahun depan target masuk ke dalam defisit di bawah 3 persen gagal, maka ini menjadi pelanggaran konstitusi yang serius bagi pemerintah.
“Bisa jadi sesuai karakter DPR yang sekarang akan main-main dengan konstitusi, mengubah target defisit tersebut di atas 3 persen lagi. Kemungkinan ini bisa terjadi karena karakter kolektif kebiasaan DPR dan pemerintah mempermainkan APBN dan konstitusi itu sendiri,” ungkap Didik.
Masukan kedua Didik kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan saran yang disampaikannya dalam seminar Indef Klub 100 ekonom bersama Presiden pada tahun lalu.
“Jika presiden dikenal sebagai kepala negara yang rajin blusukan ke pasar, gorong-gorong, dan sebagainya, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah blusukan ke sektor-sektor industri kecil dan besar. Sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi ini, pertumbuhannya sekarang rendah dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar dan di bawah 5 persen,” demikian pidato pengantar Didik dalam forum Indef Klub 100 tersebut.
Didik mengatakan, isi pidatonya itu tetap relevan sebagai masukan bagi Presiden Jokowi saat ini, meskipun dia berhalangan hadir dalam pertemuan presiden dan ekonom kemarin.
Dia menjelaskan, sektor industri adalah tulang punggung pertumbuhan tinggi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8 persen pada dekade tersebut, tingkat pertumbuhan sektor industri dua digit sampai 12 persen.
Pada saat yang sama tingkat pertumbuhan ekspor mencapai 20-24 persen. Berbeda dengan durian runtuh ekspor naik satu tahun terakhir ini, yang akan lenyap kembali tahun berikutnya.
“Berkali-kali presiden mengungkap hilirisasi adalah cikal bakal untuk penguatan sektor industri. Sekarang, peranan sektor industri di dalam ekonomi terus mengalami penurunan. Hilirisasi dan banyak sumberdaya alam (nikel, batu bara, mineral lain, gas alam, sawit, dan banyak lagi lainnya) merupakan jalan untuk memperkuat kembali sektor industri kita,” tutur Didik.
Masukan ketiga Didik adalah mengenai kebijakan ekonomi ke depan. Dia mengusulkan pemerintah saat ini menjalankan strategi kebijakan ekonomi “outward loking” yang merupakan strategi berorientasi keluar dengan pilar kebijakan ekspor dan investasi yang berkualitas (bukan investasi yang mengeruk pasar dalam negeri).
Strategi ini dalam sejarah ekonomi modern sudah dilakukan dilakukan semua negara maju, yang sukses melewati jebakan pendapatan menengah (middle income trap), seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, China dan akan menyusul Vietnam, yang sudah menyalip Indonesia.
“Kebijakan ini pernah dijalankan Indonesia pada tahun 1980-an, yang merupakan best practice dari kebijakan ekonomi Indonesia yang pernah ada,” ungkap Didik.
Jika tidak, lanjutnya, Indonesia akan stagnan sebagai negara berpendapatan menengah bawah (kisaran 4.000 dolar AS per kapita) dan sering tergelincir menjadi negara berpendapatan menengah bawah.
“Sudah 7 tahun lamanya kita tersendat di tingkat pendapatan 4.000 dolar AS per kapita tersebut,” kata Didik.
Dia berharap semua masukan ekonom yang telah disampaikan dalam pertemuan dengan presiden maupun yang disampaikan melalui media massa seperti yang dilakukannya berkenan untuk didengar Jokowi, selain masukan dari tim ekonominya.(dbs)
