Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar akan dinaikkan pada minggu depan. Sebab, yang besar mencapai Rp502 triliun tidak bisa lagi menahan harga BBM.
Jika harga BBM naik, apa dampaknya dan masyarakat sudah siap?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mencermati dampak kenaikan harga BBM jenis Pertalite ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
“Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11% secara tahunan per Juli 2022?” kata Bhima saat dihubungi, Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Tak hanya masyarakat miskin, kelas menengah juga akan rentan terdampak kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. “Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain,” ujar Bhima.
“Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin,” sambungnya.
Menurut Bhima, dampak lainnya dari penurunan daya beli ini juga imbas kenaikan harga BBM membuat permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu.
“Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” ujarnya.
Sementara itu, Bhima menjelaskan soal inflasi jika harga BBM naik. Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi.
“Imbasnya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam,” katanya.
Sepanjang Januari ke Juli 2022, serapan subsidi energi baru Rp88,7 triliun berdasarkan data APBN. Sementara APBN sedang surplus Rp106,1 triliun atau 0,57% dari PDB diperiode Juli. Artinya, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara.
“Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi,” ujarnya.
Bhima menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi aturan untuk hentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar. Ini sebagai win-win solution.
“Dengan tutup kebocoran solar, bisa hemat pengeluaran subsidi karena 93% konsumsi solar adalah jenis subsidi. Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis pertalite,” katanya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengatakan rencana kenaikan BBM terlaluu berisiko untuk kondisi saat ini. Hal tersebut akan berdampak terhadap lonjakan inflasi.
“Terlalu besar risiko dari kenaikan harga BBM subsidi. Kenaikan bbm subsidi berapapun besarnya akan memicu lonjakan inflasi,” katanya kepada MNC Portal.
Kenaikan inflasi tersebut, menurut Piter akan menggerus daya beli masyarakat yang sudah mulai membaik dan hal itu akan mengganggu proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Dirinya mengatakan, kenaikan BBM tersebut bukan merupakan solusi yang tepat. Meskipun anggaran subsidi melonjak. Tapi di sisi lain pemerintah juga mendapatkan tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pemerintah hanya perlu membatasi konsumsi BBM bersubsidi dengan memperbaiki mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran.
“Untuk mengurangi beban anggaran subsidi pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi. Pemerintah bisa membatasi konsumsi BBM subsidi dengan memperbaiki mekanisme distribusinya agar lebih tepat sasaran. Itu alternatif solusinya,” pungkasnya.
