Masyarakat Lebih Butuh Bantuan Pemerintah, AHY: Pembangunan IKN Lebih Baik Ditunda

Agus Harimurti Yudhoyono di Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, 15 Maret 2020. Foto: Dok. Istimewa
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, proyek perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN ‘Nusantara’ ke Kalimantan Timur lebih baik ditunda.

Sebab, kini masyarakat lebih membutuhkan bantuan pemerintah ketimbang pembangunan infrastruktur.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

“Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat,” kata AHY saat menyampaikan pidato politik dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Menurut dia, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggunakan APBN dalam pembiayaan IKN.

Karena, pembangunan IKN memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara.

“Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal,” ujarnya.

AHY mengatakan Partai Demokrat menyarankan perlunya perencanaan yang matang dalam membangun megaproyek tersebut.

Nantinya, dengan perencanaan yang matang, IKN tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.

“Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika megaproyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat,” kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Meski begitu, lanjut AHY, Partai Demokrat setuju dengan pembangunan pusat pemerintahan baru, IKN dengan mengingatkan kondisi kota Jakarta yang sudah tidak ideal lagi.

“Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya,” tandas AHY. (dbs).

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *