Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Polhukam Mahfud Md mereformasi hukum usai ditetapkannya hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menyinggung perlunya pengawasan ketat ASN di MA.
Habiburokhman awalnya menyinggung sulitnya masuk ke gedung MA. Menurutnya, kondisi MA saat ini berbeda dengan dulu.
“Ya kita lihat saja, tapi sebenarnya kalau Hakim Agung kalau anda sekarang anda coba ke Mahkamah Agung sekarang aja deh nggak gampang loh masuk ke gedung,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
“Mahkamah Agung beda dengan zaman dulu mungkin 15 tahun yang lalu ya banyak pengacara berkeliaran main ke Mahkamah Agung gampang sekali, dari belakang itu ada gerbang tinggal tinggal KTP masuk ke dalam, bertemu orang masih gampang, sekarang setengah mati pasti nggak akan bisa bahkan orang-orang nembus-nembus ke sana pintu masuknya itu dari mana,” lanjut dia.
Oleh karena itu, Habiburokhman mengatakan perlunya pengawasan terhadap PNS MA. Dia menyebut pihak-pihak itulah yang kini menjadi jalan terjadinya pelanggaran di MA.
“Kalau saya dengar itu kan ada PNS-PNS yang ketangkap juga, awalnya ada 4 atau berapa orang, ada askor itu namanya asisten koordinator, atau semacam orang yang bertanggung jawab membantu hakim agung dalam pemberkasan perkara, baca berkas dan lain sebagainya. Membantu kalau masuknya dari orang-orang ini maka orang-orang ini juga perlu kita awasi,” ucapnya.
Waketum Gerindra ini menyebut hakim agung lebih mudah diawasi juga melakukan perbuatan menyimpang. Karena itu, dia mengusulkan agar PNS MA diawasi dengan benar.
“Tetapi kalau yang namanya PNS yang bekerja di Mahkamah Agung askor, nah itu kan kalau bertemu pihak-pihak orang nggak tahu. Nah aturannya ada nggak yang membatasi mereka? supaya tidak gampang, tidak bisa, tidak boleh, bahkan bukan tidak gampang ya ketemu mereka pihak-pihak yang terkait dengan perkara ya begitu,” ujarnya.
“Ada yang salah memang soal itu orang-orang di sekitar hakim agung itu mau PNS, mau askor, atau hakim yustisi ini mengawasi mereka bagaimana ya,” sambung dia.
Sebelumnya, Jokowi berbicara mengenai pentingnya reformasi di bidang hukum setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Jokowi telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md mengawal proses reformasi hukum.
“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9).
Jokowi mengatakan proses hukum Sudrajad Dimyati saat ini masih berjalan di KPK. Dia meminta semua pihak mengikuti proses hukum hingga selesai.
“Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK,” ujar Jokowi.
Sumber: detik
