Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Ketidakpastian global di tahun depan masih akan membayangi perekonomian di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Namun, pemerintah optimistis angka kemiskinan akan mencapai 7,5% – 8,5% pada 2023.
Disahkannya undang-undang APBN 2023 dalam sidang paripurna DPR kemarin Kamis (30/9/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
“Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5% hingga 8,5%,” jelas Sri Mulyani dalam sidang paripurna, dikutip Jumat (30/9/2022).
Target tingkat kemiskinan yang dipasang pemerintah di tahun depan lebih rendah dari target tahun ini yang berada pada kisaran 8,5% hingga 9%.
Sri Mulyani usai sidang paripurna mengungkapkan, pemerintah optimistis dengan upaya menekan kemiskinan pada tahun depan, meski dibayangi resesi global.
Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun depan, adalah lewat program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Lewat program tersebut pemerintah diharapkan sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Dengan survey register sosial ekonomi dari BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga semua instrumen yang ada di APBNKita bisa berfokus pada kelompok miskin,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani bilang, untuk membantu masyarakat miskin, negara tidak hanya akan menggunakan instrumen bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sembako, dan sebagainya.
Program menurunkan angka kemiskinan juga akan ditempuh lewat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Juga lewat kementerian/lembaga yang lain, yang akan didorong untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Dari dana desa memiliki dana koperasi, DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, dan juga dari langkah-langkah kementerian lembaga yang lain, bukan hanya Kementerian Sosial,” jelas Sri Mulyani.
Untuk diketahui, data Regsosek akan dilakukan oleh BPS pada 15 Oktober – 14 November 2022 dengan pendekatan akar rumput (bottom up). Semua warga akan didata tanpa terkecuali.
Regsosek nantinya akan menjadi basis data kependudukan data tunggal, untuk menjalankan berbagai program pemerintah, seperti perlindungan sosial (perlinsos).
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan kemiskinan tidak selalu berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, APBN Indonesia sudah dibiasakan untuk selalu responsif.
“Fleksibilitas dari APBN itu menjadi fitur yang cukup berharga, di mana kalau ada gejolak saat ini kita sudah dua tahun terakhir selalu mengatakan bahwa tema utama dari APBN adalah shock absorber,” jelas Febrio di Gedung DPR kemarin.
Oleh karena itu, menurut Febrio angka kemiskinan di tahun depan optimistis bisa tercapai.
“Jadi itu sesuatu yang menurut kita cukup achievable (mencapai target angka kemiskinan 7,5% – 8,5%). Nanti tentunya harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang diperkuat,” jelas Febrio.
“Sehingga pengurangan tingkat kemiskinan itu kita bisa terutama dengan arahan presiden fokus membuat kemiskinan ekstrim seminimal mungkin bahkan jadi nol. Ini tentu butuh kolaborasi kerja sama erat dari pusat sampai ke daerah. Untuk kita bisa melihat dan identify di mana saja masyarakat yang memang perlu kita target,” kata Febrio lagi. (dbs).
