Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Kabar bahwa KPK akan melakukan gelar perkara atas kasus penyelenggaraan Formula E di Jakarta mendapat tanggapan dari juru bicara PKS Pipin Sopian. Ia mengatakan masyarakat menaruh harapan besar kepada KPK tidak menjadi alat politik apa lagi menjegal Anies Baswedan.
“Rakyat menaruh harapan besar kepada KPK tidak akan menjadikan dirinya sebagai alat tunggangan politik untuk menggembosi, apalagi menjegal salah satu calon presiden potensial seperti Anies Baswedan,” kata Pipin, Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, KPK harus menjaga kepercayaan rakyat dengan menangani kasus secara transparan, objektif, dan independen. “Apalagi kasus ini sangat sensitif menyangkut salah satu Capres potensial yang memiliki banyak pendukung,” ujar Pipin dikutip dari DetikCom.
Jika isu penjegalan itu benar dan KPK menjadi alat politik, kata Pipin, maka demokrasi Indonesia dalam masalah yang besar dan kepercayaan publik kepada KPK akan hilang.
“Jika itu dilakukan KPK maka akan blunder. Rakyat tidak akan percaya lagi KPK. Tentu itu bahaya pula bagi kenyamanan pesta demokrasi 2024. Jutaan rakyat sedang dan memantau KPK,” ucapnya.
Pipin juga berharap Presiden Jokowi sebagai kepala negara akan mengawal KPK tetap menjadi lembaga antikorupsi yang independen dan kredibel. Ia percaya Jokowi sejalan dengan harapan masyarakat.
“Saya percaya Presiden Jokowi juga sependapat dengan mayoritas rakyat Indonesia, bahwa KPK tidak boleh jadi alat penjegal Capres potensial pada Pemilu 2024 nanti,” tegasnya.
Seperti diketahui, KPK masih mengusut dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Politikus senior Partai NasDem Zulfan Lindan mendengar kabar KPK akan melakukan gelar perkara kasus tersebut.
“Kan terdengar bahwa akan ada gelar perkara terhadap Formula E. Nah seolah-olah nanti ada gelar perkara katanya hari Jumat ini, bahwa ini akan ya,” kata Zulfan, Rabu (21/9/2022).
Ia mengatakan itu dalam diskusi Adu Perspektif bertema “Adakah Skenario ‘Mereka’ Jegal Pencapresan?” yang tayang di DetikCom dengan kolaborasi bersama Total Politik.
Zulfan mengatakan hal itu saat menanggapi kekhawatiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada upaya Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.
Sumber: Detikcom
