Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Resesi ekonomi selalu mendatangkan konsekuensi besar. Salah satu yang patut diwaspadai adalah angka kemiskinan yang melambung.
Pasalnya, resesi ekonomi dapat membebani lapangan usaha hingga menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pada akhirnya menambah jumlah pengangguran.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah membenarkan bahwa banyaknya PHK akan menjadi salah satu dampak terbesar jika resesi menghampiri ekonomi Indonesia.
“Dari pengalaman 2020 itu paling terdampak kalangan menengah ke bawah. Ketika perekonomian terkontraksi maka akan banyak perusahaan tertutup sehingga banyak PHK,” tutur Piter, dikutip Senin (3/10/2022).
Dia menambahkan PHK membuat orang kehilangan sumber pendapatan sehingga daya beli melemah dan kemiskinan pun meningkat.
“PHK akan mengurangi daya beli dan kualitas hidup mereka. Kemiskinan pun meningkat,” imbuhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memahami risiko dari resesi ekonomi. Dia melihat ketidakpastian global tahun depan masih akan membayangi perekonomian dunia, tak terkecuali di Indonesia. Namun, dia mengungkapkan pemerintah optimistis angka kemiskinan akan mencapai 7,5% – 8,5% pada 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dalam pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
“Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5% hingga 8,5%,” jelas Sri Mulyani dalam sidang paripurna, dikutip Senin (3/10/2022).
Sri Mulyani usai sidang paripurna mengungkapkan, pemerintah optimistis dengan upaya menekan kemiskinan pada tahun depan, meski dibayangi resesi global.
Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun depan, adalah lewat program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Lewat program tersebut pemerintah diharapkan sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Dengan survei register sosial ekonomi dari BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga semua instrumen yang ada di APBN Kita bisa berfokus pada kelompok miskin,” jelas Sri Mulyani.
Pengumpulan data Regsosek akan dilakukan oleh BPS pada 15 Oktober – 14 November 2022 dengan pendekatan akar rumput (bottom up). Semua warga akan didata tanpa terkecuali.
Regsosek nantinya akan menjadi basis data kependudukan data tunggal, untuk menjalankan berbagai program pemerintah, seperti perlindungan sosial (perlinsos).
Menurut mantan petinggi Bank Dunia, negara tidak hanya akan menggunakan instrumen bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sembako, dalam upaya membantu masyarakat miskin.
Program menurunkan angka kemiskinan juga akan ditempuh lewat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Juga lewat kementerian/lembaga yang lain, yang akan didorong untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Dari dana desa memiliki dana koperasi, DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, dan juga dari langkah-langkah kementerian lembaga yang lain, bukan hanya Kementerian Sosial,” jelas Sri Mulyani.
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan angka kemiskinan di tahun depan bisa tercapai.
“Jadi itu sesuatu yang menurut kita cukup achievable (mencapai target angka kemiskinan 7,5% – 8,5%). Nanti tentunya harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang diperkuat,” ujar Febrio.
Namun, lanjutnya, upaya ini membutuh kolaborasi dan kerja sama erat dari pusat sampai ke daerah untuk mengidentifikasi masyarakat yang pantas menerima bantuan.
Sumber: CNBCIndonesia
