Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, ada wacana antrean kuota haji reguler dibuat secara nasional berdasarkan kuota nasional. Hal ini sebagai upaya merespons kesenjangan waktu tunggu keberangkatan antarprovinsi di Indonesia pada 2022.
“Kalau itu terjadi, (antrean haji) dievaluasi ulang, mungkin solusinya adalah kuota nasional. Kalau tidak boleh ada jarak (waktu tunggu) antarprovinsi, otomatis kan dibuat nasional. Jadi, daftar antreannya juga nasional,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Nur Arifin di Asrama Haji, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Arifin menyatakan, berkaca pada 2022, ada disparitas yang sangat tinggi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Ia kemudian mencontohkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan masa tunggu haji yang lama akibat dari pendaftar yang mengular.
“Saat ini, kuota haji reguler itu (diberangkatkan) berdasarkan masing-masing provinsi. Risikonya, ketika di (suatu) provinsi banyak yang daftar, maka antreannya sangat lama,” terangnya.
“Maka, Pak Dirjen (PHU Kemenag) menyampaikan perlu ada evaluasi ulang supaya tidak ada selisih (waktu tunggu antarprovinsi),” lanjut dia lagi.
Meski demikian, Arifin kembali menegaskan, penerapan nomor urut antrean per nasional pada haji reguler masih berupa wacana. Belum ada kebijakan yang ditetapkan.
“Wacana untuk mencari solusi supaya tidak ada disparitas yang tinggi antarprovinsi (dan) tidak ada perbedaan antrean,” katanya.
Gambaran Penerapan Antrean Per Nasional
Arifin mengakui, setiap kebijakan pasti ada dampak negatif maupun positif. Menurutnya, nomor urut antrean per nasional mungkin dapat menjadi solusi mengurangi disparitas antarprovinsi, namun diiringi pula dengan imbas negatif.
Pertama, kata Arifin, calon jemaah yang awalnya bisa berangkat lebih dulu dengan aturan kuota per provinsi, keberangkatannya otomatis mundur dengan kuota nasional.
“Yang awalnya (berangkatnya) lambat jadi agak cepat kalau (dengan penerapan) kuota nasional,” tuturnya.
Di samping itu, ada kemungkinan tidak meratanya keberangkatan jemaah haji di tiap provinsi bila menerapkan kuota secara nasional.
“Misalnya, di hari-hari tertentu yang daftar orang-orang Jawa Barat, misal, sampai 200 ribu (asumsi kuota haji 221 ribu) bisa jadi orang Jawa Barat semua yang berangkat,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Arifin, ketidakmerataan tersebut bisa berimbas pada adanya daerah tertentu yang tidak memberangkatkan satu jemaah pun di tahun tertentu.
Arifin kemudian menyontohkan, misalnya kuota nasional untuk haji reguler sebesar 221 ribu. Lalu, nomor urut 1 hingga 10 ribu diisi oleh orang Jawa Timur, kemudian nomor urut 10.001 hingga 50 ribu diisi oleh orang Jawa Barat, misalnya.
“Ternyata ada orang Maluku, angkanya tidak terdaftar di situ (nomor urutnya di luar kuota) maka Maluku tidak ada yang berangkat,” jelasnya.
“Kalau kuota nasional, bisa jadi provinsi lain tidak kebagian. Nomor urutnya per nasional. Itu kelemahannya,” sambung dia lagi.
Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin kemarin secara khusus meminta Pemerintah Arab Saudi menambah kuota jemaah haji Indonesia pada 2023 nanti. Khususnya, setelah adanya kabar waktu tunggu terlama haji di Indonesia hingga mencapai 41 tahun.
Permintaan itu disampaikan Wapres saat menerima Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022). “Karena itu, akan sangat gembira sekali kalau kuota haji kita ditambah karena masalah yang sangat khusus untuk Indonesia,” ujar Ma’ruf Amin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/10/2022).
Menteri Arab Saudi Tawfiq mengatakan, pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji Indonesia khususnya terkait penambahan kuota. Apalagi jumlah jemaah yang besar dan adanya hubungan erat antara Indonesia dan Arab Saudi.
“Pemerintahan Arab Saudi itu fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji terutama dari Indonesia,” kata Menteri Arab Saudi Tawfiq.
