Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dipastikan akan bahu membahu dalam mengatasi kemarau valas, terutama dolar AS.
Keduanya menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK, Kamis (4/11/2022). Seperti yang diketahui, likuiditas mata uang Negeri Paman Sam di dalam negeri tengah menipis sejalan dengan adanya fenomena ‘strong dollar’ yang menghantam global.
Hal ini tercermin pada pertumbuhan kredit valas yang melaju kencang, namun tak disertai dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) valas. Bank Indonesia (BI) mencatat, pada September 2022, pertumbuhan kredit tumbuh double digit atau sebesar 18,1%, sementara pertumbuhan penghimpunan DPK valas hanya mencapai 8,4%.
Sejalan dengan itu, BI juga memperkirakan dana asing yang keluar dari Indonesia atau net outflow pada Kuartal III-2022 diperkirakan akan mencapai US$ 2,1 miliar atau setara Rp 32,55 triliun (kurs Rp 15.500/US$).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya telah mewajibkan repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam negeri.
Amanat ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019. Menurutnya, sebagian besar sudah masuk ke rekening khusus. Masalahnya, BI melihat saat ini para pemegang DHE SDA tersebut belum bisa menahan dolar AS agar ‘betah’ di perbankan Indonesia.
Oleh karena itu, BI bersama otoritas terkait yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mencari formula untuk bisa membuat para eksportir dan importir yang memegang DHE bisa lebih lama memarkirkan dolarnya di dalam negeri.
“Ini sedang koordinasi di bawah KSSK dan perbankan, bagaimana agar eksportir-eksportir yang punya DHE ini betah lebih lama,” jelas Perry dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11/2022).
Cara yang akan ditempuh BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah melalui pemberian insentif.
“Baik dari insentif pajak suku bunga atau insentif suku bunga dan mekanisme suku bunga yang menarik yang akan kami rumuskan,” jelas Perry.
“Agar hasil DHE dari SDA bukan hanya masuk, tapi bertahan lebih lama untuk mendukung stabilitas makro ekonomi dan stabilitas nilai tukar,” tambahnya.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa jajarannya melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai akan memonitor ekspor dari berbagai jenis barang hasil sumber daya alam, seperti yang tertuang di dalam peraturan pemerintah.
“Kami melakukan tracking kepada para eksportir dan penempatan dananya di perbankan. Kita akan terus meningkatkan daya atraksi penempatan DHE di perbankan Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, Indonesia bisa setara dengan negara-negara di kawasan.
“Itu akan menjadi salah satu yang terus akan kita tingkatkan dengan Bank Indonesia dan tentu dengan kementerian lain,” pungkasnya.
Sumber: cnbcindonesia
