Daftar Donatur Palestina
Benar apa yang dikatakan oleh Jhon Pilgers, seorang jurnalis Australia bahwa korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap radikalisme-terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme sebagai kedoknya.
Untuk umat Islam, mereka membaginya menjadi 4 golongan:1) Muslim Fundamentalis; 2) Muslim Tradisionalis; 3) Muslim moderat (liberal); Dan, 4) Muslim Sekuler. Dengan adanya penggolongan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memecah-belah umat islam atau politik devide et empera.
Melalui skema pembagian ini dengan mudah akan diperuncing perbedaannya dan saling dibenturkan satu dengan lainnya. Sehingga, tidak perlu susah payah menyerang kaum muslimin, cukup memakai politik devide et empera.
Selain mengandung nuansa proyek yang merugikan kepentingan umat Islam, isu radikalisme dan terorisme juga dicurigai mengandung misi terselubung yang merugikan bukan hanya umat Islam tapi bangsa Indonesia pada umumnya. Agenda terselubung itu diantaranya:
- Mendangkalkan keyakinan umat Islam yang menjalankan syariat agamanya.
- Patut dicurigai bahwa narasi radikalisme hanya alat untuk memukul pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan penguasa.
- Stigmatisasi radikal sengaja disematkan kepada ulama (ustadz) dan tokoh masyarakat yang lantang menyuarakan kebenaran dan berani menantang kebijakan rezim yang tidak menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya.
- Kampanyekan kalau syariat dan khilafah Islam dianggap sebagai sistem yang tidak toleran terhadap non muslim atau yang berbeda agama.
- Narasi radikalisme yang dikembangkan saat ini bisa jadi merupakan upaya untuk menutupi kebobrokan sistem neoliberal kapitalisme yang telah menggurita di Indonesia yang merugikan rakyat, bangsa dan negara.
Digaungkan untuk Pengalihan Isu? Menayangkan drama radikalisme seolah menjadi ‘end game’ dari pemerintah untuk menutupi masalah-masalah yang ada dan ketidakmampuannya dalam menangani permasalahan yang menjadi kewajibannya.
Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI.
Ini waktunya UU terkait Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI).
BNPT yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Kita harus melihat dengan jernih persoalan radikal-radikul ini, sehingga nantinya tidak terjebak pada konflik horizontal yang panjang dan melelahkan diantara anak-anak bangsa.
Karena akan sangat merugikan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permasalahan bangsa dan negara ini yang perlu ditangani segera, sehingga isu radikalisme, terorisme, khilafah dan politik indentitas sangat berbahaya kalau direkaya hanya untuk menutupi masalah negara dari bahaya Oligargi dan perkembangan PKI saat ini. [FNN]
