Daftar Donatur Palestina
UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menurut Gus Rozin bukan segala-galanya. Namun, ada peluang
baik untuk menguatkan mutu pendidikan pesantren sehingga dapat melahirkan ulamaulama terbaik yang diharapkan. ‘’Pendidikan pesantren adalah khas, sebagai skenario besar kaderisasi ulama secara berjenjang, terukur, dan dengan kompetensi yang disepekati bersama. Dengan UU Pesantren, kekhasan dijaga sambal tetap mendapatkan rekognisi yang membuka peluang dan peran ulama lebiha luas,’’ katanya.
Pendidikan pesantren terutama di level Ma’had Aly, menurut Gus Rozin dapat benar-benar untuk menyaring kader terbaik, diproses dalam pembelajaran yang serius, dan dengan kriteria output ulama yang mumpuni. Adanya Majelis Masyayikh yang dapat dimanfaatkan bersama untuk memastikan mutu pendidikan pesantren yang makin baik dan menjawab kebutuhan zaman. ‘’Tantangannya masih banyak kebijakan regulasi harus terus didesakkan, memerlukan rancangan yang sungguh-sungguh, dan harus mendapat dukungan penuh,’’ tuturnya.
Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi mengatakan, umat Islam harus bersyukur sudah mempunyai UU Pesantren, meskipun belum seratus persen memuaskan.
Dia mengharapkan dengan undang-undang tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.
‘’Pesantren hendaknya bisa tetap menjadi wahana pembangunan karakter seperti dikatakan Presiden Jokowi. Tentu pesantren juga harus tetap menjaga citra positif dan menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak nama baiknya,’’ tegas Kiai Darodji.
Dengan UU tersebut eksistensi pesantren sudah diakui. Dia mengharapkan tidak ada lagi pihak yang ragu untuk memberikan penghargaan kepada alumni pesantren sehingga dibuka lebih luas peluang untuk studi ke pendidikan lanjut. ‘’Pemerintah pusat dan daerah jangan ragu lagi mengucurkan anggaran untuk pengembangan pesantren,’’ tegasnya.
