Daftar Donatur Palestina
Oleh: Mundzar Fahman, Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
Hajinews.id – Kasus-kasus besar di kepolisian saat ini dan kemiskinan di Bojonegoro jelas tidak ada hubungannya. Tetapi, ada kesamaannya. Yaitu, sama-sama sedang jadi sorotan media. Media massa cetak ataupun media sosial (medsos). Bedanya, kasus-kasus di kepolisian lebih menasional. Bahkan, mungkin sudah mendunia.
Kesamaannya lagi, keduanya sangat kontradiktif. Polisi sebagai penegak hukum tetapi banyak oknum polisi justru merusak tatanan hukum. Sedangkan Bojonegoro, APBD-nya tertinggi di Jatim setelah Surabaya, tetapi warga miskinnya masih banyak.
Karena itu, pimpinan Polri ataupun Pemkab Bojonegoro perlu segera melakukan refocusing. Polri harus lebih fokus pada pembinaan mental para anggotanya. Mulai dari bawah hingga atas. Pemkab Bojonegoro harus lebih fokus dalam pembangunan SDM (sumber daya manusia). Terutama, dalam program pengentasan kemiskinan. Jalan nglenyer jelas penting. Tetapi mengurangi kemiskinan jelas lebih penting.
Kasus-kasus besar di kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan publik, sungguh mengerikan. Misal, kasus terbunuhnya Brigadir J (Yosua Hutabarat) yang diduga disutradarai Irjen Pol (mantan) Ferdy Sambo. Kasus menghebohkan ini sudah menginjak bulan kelima (Juli-November). Sudah sekian banyak orang penting di Polri dinyatakan tersangkut dalam pusaran kasus itu. Baik dalam kasus kematian Brigadir J, maupun dalam kasus perjudian online.
Kasus Sambo masih panas dan penuh teka-teki. Disusul Tragedi Kanjuruhan Malang yang sudah menewaskan 135 penonton sepakbola. Plus sekian banyak korban luka. Rabu lalu sekian banyak warga Malang menggelar doa bersama tepat peringatan 40 harinya Tragedi Kanjuruhan. (Jawa Pos, Kamis 10 November 2022).
Kasus Sambo dan Tragedi Kanjuruhan belum tuntas, kini muncul kasus pemberian upeti tambang ilegal. Kasus ini diduga melibatkan pejabat tinggi di Mabes Polri sebagai penerima upeti. Kasus ini juga viral di medsos. Jawa Pos Selasa lalu merilis berita kasus yang konon juga bernilai miliaran rupiah itu dengan judul Kapolri Harus Turun Tangan. (Jawa Pos, Selasa 8 November 2022). Belum lagi kasus ditukarnya barang bukti 5 kilogram narkoba dengan tawas.
Nah, angka kemiskinan di Bojonegoro hari-hari ini juga jadi sorotan media massa. APBD Bojonegoro 2023 dipatok Rp 6,2 triliun. Bandingkan dengan Lamongan, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi masing-masing APBD-nya tidak sampai Rp 3 triliun. Sedangkan APBD Bojonegoro beberapa tahun terakhir ini selalu di atas Rp 6 triliun lebih. Pertanyaannya: kanggo opo ae yo duwik sakmono akehe iku (untuk apa saja ya duit sebanyak itu?). Jangan sampai ada ayam kelaparan di lumbung padi.
Selain masih banyak warga miskin, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro juga masih rendah. Di peringkat 26 di antara 38 Kabupaten dan kota di Jatim. IPM Bojonegoro 69,69, kalah dibanding IPM Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi. (Radar Bojonegoro Kamis 10 November 2022).
Tetapi, harus diakui, di bawah kepemimpinan pasangan Hj. Anna Mu’awanah dan Budi Irawanto (Wawan), Bojonegoro sudah banyak berbuat untuk warganya. Misal, program pemberian pelayanan pengobatan gratis kepada seluruh warga. Warga ber-KTP Bojonegoro jika berobat di rumah sakit semua gratis. ‘’Pemkab Bojonegoro menyiapkan anggaran Rp 200 miliar per tahun untuk biaya pengobatan warga,’’ kata dr. H. A. Hernowo Wahyu Utomo, M.Kes, direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
Dalam upaya mendongkrak peringkat IPM, sebenarnya Pemkab Bojonegoro juga sudah punya program unggulan. Yaitu, program pemberian beasiswa untuk anak-anak Bojonegoro. Program satu desa dua sarjana, dan pemberian bantuan dana untuk setiap mahasiswa Bojonegoro yang sedang menyelesaikan tugas akhir kuliahnya.
