Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Politik harus dipahami juga oleh profesi dokter, Karena banyak penyakit dalam skala makro semuanya pada dasarnya disebabkan oleh politik kebijakan. Contoh kecil adalah dalam produk makanan cepat saji burger, yang di Barat dinaikkan kadarnya menjadi 1800 kalori sehingga menyebabkan angka obesitas meninggi.
Hal ini disampaikan oleh DR dr Taufik L Pasiak dalam acara Webtalks :“Politik Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat”(11/11/2022) yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina.
Di Indonesia, akibat kebijakan ekonomi politik untuk melonggarkan pendirian gerai makanan cepat saji di mana-mana, maka banyak anak muda saat ini yang mengalami obesitas dan kena hipertensi.
Seorang dokter amat naif kalau tidak memahami urusan-urusan politik. Masalah dunia kedokteran di Indonesia sudah berkelindan rumit luar biasa. Padahal ada UU Kedokteran, UU Pendidikan Kedokteran dan UU Kesehatan. Apalagi saat ini ada usulan dari pemerintah untuk meng-omnibuslawkan ke 3 Undang-undang itu ke dalam satu Undang-undang.
Hal itu tentu sebuah hal yang riskan, karena masalah kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat dan dokter yang harus diurus dengan hati-hati.
Masalah kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem ketahanan dan pertahanan suatu negara. Karena itu bidang kedokteran dan kesehatan warga masyarakat menjadi bagian penting dari ketahanan dan pertahanan sebuah negara.
Saat ini harus disadari bahwa ancaman terbesar dari perang asimetris di bidang kedokteran terkait perang dengan senjata biologi, senjata kimia dan lainnya. Kasus maraknya gagal ginjal anak mungkin saja adalah bagian dari perang asimetri menggunakan senjata biologi, senjata kimia. Serangan biologi berindikasikan dampak yang cepat, fatal dan massive. Karena itu masalah kesehatan masyarakat dan dunia kedokteran harus didukung oleh semua kalangan dan tidak bisa dibiarkan jalan sendiri.
Dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia saat ini memang kekurangan tenaga medis dokter dalam jumlah banyak. Dari 270 juta penduduk, profesi dokter umum hanya ada 150 ribu orang. Jauh dari standar WHO yang menyaratkan 1 dokter untuk 1000 orang. Jika dihitung perbandingan, maka Indonesia masih kekurangan 120 ribu tenaga dokter. Sedangkan Fakultas Kedokteran kita hanya meluluskan 12.000 orang dokter per tahunnya. Jadi butuh 10 tahun untuk memenuhi tenaga 120 ribu dokter di Indonesia.
Belum lagi masalah yang terjadi di lapangan. Karena kekurangan tersebut pemerintah lalu mengizinkan pembukaan fakultas kedokteran di mana-mana dengan jaminan mutu yang masih dipertanyakan oleh organisasi profesi kedokteran. Padahal mutu dokter sangat berpengaruh pada tingkat kesembuhan dan kesehatan warga yang sakit.
