Daftar Donatur Palestina
By M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan
Hajinews.id – Agenda pokok Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Surakarta di samping menyusun Program, penetapan Risalah Islam Berkemajuan, serta Isu-Isu Strategis adalah pemilihan Pimpinan Pusat periode 2022-2027. Muktamar yang dilaksanakan dua tahun sebelum hajat politik khususnya Pilpres dinilai rawan dari berbagai kepentingan.
Siapapun yang akan memerintah negara RI untuk periode 2024-2029 tentu merasa perlu dengan warna atau sikap politik kepemimpinan Muhammadiyah terpilih.
Adalah wajar jika banyak fihak khawatir adanya intervensi untuk jabatan Ketum maupun jajaran kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar tersebut. Ini disebabkan banyak musyawarah Ormas terjadi pengkutuban atau friksi tajam dalam pemilihan Ketua Umum nya. Kekuasaan pun ikut bermain.
Muhammadiyah memiliki tata cara pemilihan yang spesifik dengan pola penyaringan bertingkat. Dari pengajuan awal berapapun jumlahnya akhirnya dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Tanwir menjadi 39 Calon anggota Pimpinan. Dalam arena Muktamar, peserta memilih dari 39 orang tersebut menjadi 13 anggota Pimpinan. 13 anggota terpilih menetapkan Ketua Umum. Pola seperti ini sulit ditembus oleh politik uang maupun kekuasaan.
Peserta Muktamar baik dari Daerah, Wilayah maupun unsur Pusat dibekali dengan nilai-nilai kejuangan ideologi Muhammadiyah sehingga datang ke Muktamar bukan untuk sekedar memilih Ketua Umum melainkan kepemimpinan kolektif. Tidak ada sikap otoritarian kekuasaan dalam Muhammadiyah. 13 orang bersama-sama bermusyawarah menyusun “kabinet” dan bekerja secara kolegial.
Ada usul bahwa dalam Muktamar ke-48 esok jumlah anggota Pimpinan Pusat yang dipilih menjadi 17 orang. Usul yang rasional dan sesuai dengan perkembangan. Hanya untuk itu diperlukan perubahan AD/ART terlebih dahulu. Mungkin berlaku untuk periode berikut. Akan tetapi AD/ART saat ini sudah membuka peluang bagi adanya anggota Pimpinan tambahan. Direkrut dari personal 39 orang terpilih dalam Sidang Tanwir. Hal itu bila ke 13 anggota Pimpinan menganggap perlu.
Dengan sistem yang ada maka polarisasi tidak akan terjadi. Konflik dapat diminimalisasi dan kapasitas serta profesi dapat beragam sesuai dengan aspirasi peserta Muktamar. Isu penyegaran dapat direspon baik dalam kategori personal lama dan baru, tua dan muda, atau keragaman profesi dan kapasitas.
Peserta dan penggembira datang ke arena Muktamar dengan semangat untuk berkorban demi silaturahmi bukan untuk mendapatkan sesuatu apalagi materi. Peserta Muktamar akan dengan cepat menolak politik uang karena ideologi Muhammadiyah mengharamkannya. Bahasa membantu transportasi difahami menjadi bagian dari politik uang jika berhubungan dengan pemilihan. Haram hukumnya.
