Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Wakil Ketua Umum BPP Hipmi 2019-2024 Akbar Himawan Buchari akhirnya terpilih menjadi Presiden Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Akbar, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, mengalahkan Bagas Adhadirgha dalam pemilihan ketua Badan Pimpinan Pusat (BPP) Hipmi putaran kedua yang digelar di Hotel Alia Solo, Rabu (23/11/2022). Pada pemungutan suara kedua Akbar memperoleh 92 suara dan Bagas 68 suara.
Kehidupan pemuda Akbar Himawan Buchari bisa dilihat sangat berbeda dengan pemuda pada umumnya. Dia harus menyulap banyak kesepakatan dalam transportasi, hotel, perkebunan, real estat, dan konstruksi. Akbar Himawan Buchari lahir pada tanggal 25 November 1988 atau berusia hampir 34 tahun. Akbar mengenyam pendidikan tinggi dari Universitas Islam Sumatera Utara.
Sejak muda beliau mengelola Otobus Kurnia, Swiss Bell In Hotel Gajah Mada dan Hotel Saka di Kota Medan. Sepeninggal ayahnya, keadaan memaksa Akbar Himawan Buchari meneruskan jabatan ayahnya sebagai pedagang. Dia banyak berpikir dan tetap belajar ekonomi meski usianya baru 10 tahun. Akbar Himawan Buchari mengalami banyak pasang surut kehidupan sejak usia muda. Tidak hanya dihadapkan pada persoalan hidup, tetapi dihadapkan pada konflik bersenjata hingga tsunami.
“Mungkin kalau ayah masih hidup, saya sekarang baru lulus S-2 dan baru belajar bisnis, tetapi kenyataannya tidak seperti itu,” kata Akbar Himawan Buchari dalam keterangannya, Rabu (20/4/2022).
Kehidupan remaja Akbar mulai berubah ketika ayahnya, Buchari Usman, menjadi salah satu korban kecelakaan pesawat Garuda Indonesia GA-152 di Desa Buah Nabar, Kabupaten Deli Serdang–sekitar 32 km dari Bandara Polonia, Medan–pada 1997 silam.
Sejak saat itu, untuk sementara bisnis ayahnya dikendalikan oleh pamannya. Pada 2004, ketika Akbar duduk di bangku SMA, ia bergabung di perusahaan ayahnya dan ikut membantu serta mengembangkan bisnis keluarga.
Akbar berjanji jika terpilih dan diberi amanah memimpin Hipmi, salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus melakukan perbaikan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan perizinan usaha agar investasi bisa berjalan lancar. Dampak investasi yang berjalan lancar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pengusaha lokal.
