Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta – Bank Indonesia (BI) sudah memiliki white paper terkait pengembangan central bank digital currency (CBDC) atau Rupiah Digital.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan untuk pengembangan rupiah digital ini bernama Proyek Garuda. Dia mengungkapkan jika hal ini adalah tanda kesiapan Indonesia untuk menyusul negara yang sudah mengimplementasikan mata uang digital.
“Hari ini kami luncurkan white paper Rupiah Digital. Atas izin Presiden Joko Widodo. Pengembangan Rupiah digital ini sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia, kami namakan Proyek Garuda,” kata Perry dalam PTBI, Rabu (30/11/2022).
Dia menjelaskan nantinya dengan panduan ini ada beberapa tahap untuk pengembangan rupiah digital. Antara lain wholesale CBDC (W-CBDC) untuk model bisnis penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank dengan Rupiah digital.
Selanjutnya model akan diperluas menjadi pengembangan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Ketiga, integrasi W-CBDC dengan retail CBDC (R-CBDC) secara end-to-end.
“Tentu saja, pengembangan Rupiah digital akan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tak hanya di dalam negeri, tetapi kolaborasi akan dilakukan secara internasional dengan pihak terkait,” jelas dia.
Perry menjelaskan fungsi dari rupiah digital akan sama dengan uang kertas yang selama ini sudah beredar. Hanya saja rupiah digital tentu bentuknya digital tetapi akan menjadi alat pembayaran yang sah.
“Kami sedang dalam proses memproses semua desain, fitur, keamanan yang hanya dimiliki Rupiah digital untuk menjadi alat pembayaran resmi yang sah di negara ini. Dan kami akan menggunakannya sebagai referensi untuk menyimpan nilai aset digital. Baik digunakan dalam perbankan digital, e-niaga, atau bahkan di metaverse dengan rupiah digital,” ujar dia.
Dari rencana white paper BI disebutkan penerbitan rupiah digital untuk menyediakan alat pembayaran digital tanpa risiko menggunakan uang bank sentral. Kemudian tujuan berikut adalah mengurangi risiko mata uang digital yang dikeluarkan swasta.
Selanjutnya memperluas cakupan dan efisiensi sistem pembayaran, termasuk transaksi lintas batas. Berikutnya adalah memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Selain itu ada juga tujuan penyediaan instrumen kebijakan moneter baru dan kemudahan penyaluran subsidi fiskal.
