Daftar Donatur Palestina
Ini bukan pilihan mudah bagi Anwar. Jika Ahmad Zahid terdepak dari posisi Presiden partai, maka UMNO berpeluang menarik dukungan dari pemerintahan Anwar Ibrahim dan berbalik memberikan suaranya kepada Perikatan Nasional untuk membentuk pemerintahan baru.
Anwar juga menunjuk 4 menteri yang berada di kubu Ahmad Zahid untuk meneguhkan positioning Ahmad Zahid di internal UMNO. Mereka antara lain Azalina Othman Said (Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan), Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan), Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz (Menteri Perdagangan Internasional dan Industri), dan Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pendidikan Tinggi). Ahmad Zahid Hamidi juga merangkap Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah.
𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐡𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚𝐚𝐧
Sebaliknya, ada dua pemimpin tinggi UMNO yang kontra dengan Anwar Ibrahim, yakni Wakil Presiden UMNO yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri dan politisi senior UMNO yang juga Mantan Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein. Ini pekerjaan rumah bagi stabilitas pemerintahan Anwar. Jika Anwar berhasil mengatasi tantangan di internal UMNO, maka jalan kekuasaannya akan semakin mulus.
Ismail Sabri dan Hishamuddin Hussein sejak awal memang sudah enggan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Anwar. Keduanya juga memiliki kedekatan dengan Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin Perikatan Nasional. Saat Muhyiddin Yassin menjabat perdana menteri pada Maret 2020 hingga Agustus 2021, Ismail Sabri adalah Menteri Senior Keamanan, sedangkan Hishamuddin adalah Menteri Luar Negeri. Maka tak aneh, jika melihat Ismail Sabri yang maju mewakili UMNO untuk melakukan negosiasi dengan PN sebelum terpilihnya Anwar.
Faksi politik Ismail Sabei di internal partai didukung oleh anggota UMNO yang juga mantan Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin, Mantan Kepala Penerangan UMNO Shahril Hamdan, dan Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi.
Gejolak internal di UMNO inilah yang memaksa Anwar Ibrahim mengambil kebijakan politik yang tidak populer. Keputusan menunjuk Ahmad Zahid memang dianggap tak sejalan dengan visi Anwar yang ingin memberantas korupsi.
Tapi fokus Anwar kini adalah membangun pemerintahan yang stabil. Maka menunjuk Zahid merupakan cara Anwar memperpanjang nafas pemerintahannya. Apalagi, dalam aturan di Malaysia, seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah konsep dalam konstitusi dan undang-undang di Malaysia.
Total pemerintahan yang dipimpin Anwar saat ini terdiri dari koalisi Pakatan Harapan (82 kursi parlemen), Barisan Nasional (30), Gabungan Partai Sarawak (23), Gabungan Rakyat Sabah (6), Warisan (3), Partai Harmoni Demokratik Sosial (2), Partai Bangsa Malaysia (1), dan Independen (1). Jumlah keseluruhannya mencapai 148 suara atau 2/3 dari kursi parlemen Malaysia.
Kini, bola ada di tangan Anwar. Kesukesan pemerintahan Malaysia bukan diukur dari kalkulasi politik semata, tapi bagaimana Anwar mampu memecahkan berbagai persoalan di Malaysia saat ini, dari mulai isu agama dan etnis, ekonomi, budaya, hukum, sosial, korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana harapan masyarakat Malaysia.
