Daftar Donatur Palestina
Fenomena munculnya suap yang sudah menyentuh level pejabat eselon I (misalnya suap izin ekspor CPO atau suap rektor), skandal keuangan korporasi (misalnya kasus Jiwasraya dan Asabri), serta pencucian uang yang rumit (misalnya kasus e-KTP)—yang kesemuanya memenuhi unsur korupsi transisional dan cenderung modern—memperkuat dugaan tersebut.
Langkah Antisipasi
Untuk mengantisipasi evolusi wajah korupsi seiring dengan perubahan penghasilan negara diperlukan langkah-langkah antisipasi yang komprehensif. Pertama, diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang lebih modern. Langkah-langkah antikorupsi cenderung bersifat seragam secara global yang terkadang memerlukan penyesuaian kontekstual ketika diterapkan di suatu negara.
KPK sendiri, sebagai panglima pemberantasan korupsi di Indonesia, telah mencanangkan strategi trisula sebagai pendekatan baru. Sebagai bagian dari praktik global, strategi ini juga dapat ditemui di negara lain, sehingga memerlukan penyelarasan kontekstual agar dapat lebih efektif, misalnya dalam hal peningkatan kompetensi. Karena mayoritas kasus yang ditangani KPK sejak 2004 berupa kasus suap—yang merupakan bentuk korupsi konvensional—kompetensi KPK dalam hal penanganan kasus modern harus ditingkatkan.
Kedua, kualitas demokrasi perlu ditingkatkan. Meskipun indikator ekonomi dalam CPI Indonesia mengalami peningkatan, namun tidak demikian terhadap indikator demokrasi, Bertelsmann Transform Index dan Varieties of Democracy Project, yang justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian belum diikuti dengan peningkatan kualitas demokrasi sebagai faktor penentu wajah korupsi.
Gejala pesimisme publik—misalnya yang tergambar dari rendahnya tingkat kepercayaan terhadap KPK dalam beberapa survei yang seharusnya dengan indikator makro antikorupsi memunculkan hal yang sebaliknya, patut menjadi perhatian. Demokratisasi yang terhambat dapat memicu lambannya evolusi korupsi yang terjadi: korupsi konvensional akan terus merajalela beriringan dengan korupsi transisional yang semakin marak. Jika lingkungan politik tidak dikelola dengan baik, pusaran korupsi transisional ini dapat menarik kembali negara tersebut ke dalam jurang kemiskinan.
