Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga menyoroti kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Sumatera Barat (Sumbar) yang dipadati ribuan massa dan juga diteriaki presiden.
Andi lantas menantang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatakan bahwa tindakan Erick Thohir itu tak etis.
Hal itu diungkapkannya di linimasa Twitternya menanggapi pemberitaan salah satu media online terkait kedatangan Erick Thohir di Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (20/12/2022).
Andi yakin anggota Bawaslu Puadi tidak akan berani mengatakan hal itu.
Menurutnya, Puadi bisa repot kalau berani mengatakan hal itu.
“Berani gak fuadi @Bawaslu bilang kalau erik tohir ini tidak etis?. Saya yakin tidak akan berani. Bisa repot dia kalau berani bilang erik tak etis. “Erick Tohir Presiden Indonesia 2024,” teriak salah seorang warga yang disambut warga lainnya,” cuit Andi Sinulingga, dikutip Fajar.co.id, jaringan Konten Jatim, Selasa (20/12/2022).
Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi mengimbau kepada bakal calon presiden (bacapres) untuk tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan curi start kampanye untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sebab saat ini bukan waktunya untuk berkampanye.
Menurutnya, undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye.
Hal tersebut diungkapkan Puadi merespons laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor AB pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh.
Publik telah mengetahui bahwa AB merupakan bacapres yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai capres pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti.
Menurut Puadi, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam Pemilu.
sumber: kontenjatim
