Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan kembali memicu kontroversi usai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak selalu melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada Selasa (20/12/2022) lalu.
Menurut Luhut, Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia usai sukses menggelar KTT G20 di Bali di Bali. Hal ini juga ia sampaikan saat hadir sebagai narasumber di salah satu media dari Inggris.
“Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian,” kata Luhut menjelaskan.
Lebih jauh, Luhut kembali mewanti-wanti KPK agar tidak banyak melakukan penangkapan korupsi karena, menurut dia, saat digitalisasi bisa berjalan baik, semua bisa terawasi oleh sistem.
“Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surge lah kau,” kata Luhut.
“Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” tambah dia.
Sebelumnya, Luhut juga turut menyebut, pejabat yang melakukan korupsi tidak baik untuk negara.
Hal ini lantas memicu berbagai respon dari warganet. Mereka mengaku bingung dengan pernyataan Luhut yang kontradiktif.
“Bukannya para pejabat dihimbau jangan korupsi, malah KPKnya yg dikritik. Apa jangan-jangan?” tulis Yas Jauhari.
“Yang disalahin jangan KPK y atuh lord..tapi koruptor y..coba keluarin hukum koruptor buat di miskinkan atau hukuman mati.. pasti ngga ad yg di ott lagi,” tulis Cahyo.
“Lah, gak gitu caranya pak. Kalau emang gak baik, alasannya apa? Gak baik di mata investor? Berarti kita dukung korupsi dong, cuma demi investasi? Ya gak bener juga pak,” tulis warganet lainnya.
“Yaaa kali, Pak. Kalo emang salah, masa harus pake diliat-liat lagi latar belakangnya?” tulis salah satu netizen.
