Daftar Donatur Palestina
BANDUNG, Hajinews.id — Penasehat Repdem PDI Perjuangan, Beathor Suryadi mengungkapkan, dalam UU diatur bahwa peserta Pemilu itu adalah Partai Politik, dengan begitu yang mengatur Kader anggota Parpol di dalam Daerah Pemilihan/Dapil adalah Pimpinan Partai, itulah yang di sebut Rejim Partai Politik.
Ia mengatakan, sistem terbuka atau tertutup akan bermakna jika menampilkan Regenerasi Kader di Dapil, tanpa hitungan itu maka sistem Pemilu tidak bermakna.
“Sistem terbuka pernah Gaduh, DPP Parpol tidak berdaya ketika menghadapi Kader yang membangkang atas kehendak dari Pimpinan Partai, sehingga keputusan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota Dewan DPR di lawan oleh kader dengan melaporkannya ke Sidang Pengadilan TUN. Pernah terjadi pada Partai Bulan Bintang terhadap Abd Kadir Djaelani dan Fahri Hamzah PKS,” papar Beathor dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Hajinews pada, Sabtu (31/12/2022).
Dari kejadian tersebut, Beathor mengingatkan nampak DPP Parpol tidak berdaya dalam Otoritasnya menghadapi Hak individu kadernya dalam sistem Pemilu Terbuka, sebagai akibat Kader membiayai sendiri kemenangannya dalam suara terbanyak.
Menurut Beathor, sistem terbuka ini menghadirkan banyak Kaum Pengusaha dan artis/publik figur yang berminat untuk ikut tarung dalam Pemilu, namun sayangnya setelah menjadi Anggota Dewan yang terhormat, disiplin kehadiran mereka di dalam rapat-rapat angkanya sangat rendah.
Sistem terbuka dengan suara terbanyak itu, kata Beathor angka Regenerasi Kader di Dapil sangat kecil.
“Ada anggota Dewan incumbent yang telah 4 periode di DPR RI, dia mampu menjadi pemenang berturut turut dengan suara terbanyak ini. Mereka punya modal cukup dan nama popular. Akibatnya kelakuan mereka di Parleman, kata Effendy Simbolan sudah berubah menjad Pegawai, bukan lagi aktivis Gagasan,” beber Beathor.
Ia pun mengatakan, munculnya gagasan Pemilu tertutup, mungkin sebagai akibat kondisi diatas atau ada hal lain.
“Dengan Sistem tertutup ini, Parpol ingin mengukuhkan bahwa peserta Pemilu itu adalah Partai Politik, dengan begitu Otoritas Regenerasi Kader di Dapil ditentukan oleh DPP agar muncul calon Pemimpin Baru dari Daerah Pemilihan,” tutupnya.(*)
