Hasil Survei Indikator: Perekonomian Indonesia Bakal Mulai Pulih

Perekonomian Indonesia Bakal Mulai Pulih
Perekonomian Indonesia Bakal Mulai Pulih. Ilustrasi : pasar tradisional
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.id – Dalam survei terbarunya, indikator politik Indonesia menunjukkan tanggapan dan persepsi responden tentang perkembangan ekonomi nasional tahun 2022.

Burhanuddin menjelaskan, sampel yang diberikan kepada responden dalam surveinya adalah bagaimana perasaan mereka terhadap situasi ekonomi secara keseluruhan, dengan pilihan jawaban sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Mayoritas responden menjawab perekonomian Indonesia dalam kondisi sedang selama setahun terakhir (45,6 persen), diikuti buruk (26,2 persen) dan baik (22,7 persen).

“Kalau kita lihat tren ada perbaikan yang cukup positif yang warna merah ini mereka yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk, meskipun lebih banyak respondennya tetapi secara overtime turun terus menerus,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Rabu (4/1/2023).

Dia mengatakan, jika menarik ke belakang hasil survei Indikator pada Juli 2020 mayoritas responden yakni 81,0 persen menjawab keadaan ekonomi nasional gelap gulita.

“Nah sekarang sudah mulai turun sampai mau closing di bulan Agustus 2022, namun di bulan September itu kembali naik,” ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin Muhtadi menjelaskan faktor yang menyebabkan responden memberikan jawaban buruk di bulan ke-9 tahun lalu faktor kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dia menilai kenaikan BBM Pertalite sangat berdampak pada tingkat pendapat masyarakat mengenai perekonomian.

“Setelah beberapa lama isu BBM ini ditangani oleh pemerintah, mereka yang mengatakan keadaan ekonomi saat itu buruk kembali turun walaupun belum kembali crossing,” jelas dia.

Burhanuddin menambahkan sepanjang 2022 ada beberapa peristiwa besar yang juga mempengaruhi penilaian ekonomi nasional naik turun.

Peristiwa tersebut di antaranya kelangkaan minyak goreng sehingga menjadi ujian berat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sikap pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng cukup tegas. Kejaksaan Agung menahan sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab terhadap krisis minyak goreng. Presiden Jokowi juga disebut telah menurunkan harga migor.

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *