Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Dalam mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diperlukan mendengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
Menurut Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., aspirasi masyarakat berusaha meminta tolong kepada partai politik karena mereka yang diberikan satu otoritas penuh oleh konstitusi dan UUD 1945 untuk mengusung pasangan calon.
“Partai politik ini menjadi garda terdepan dalam memilih pasangan calon. Jadi tentu dalam memilih itu tolong didengar apa aspirasi masyarakat luas. Karena itu adalah fungsi partai untuk mengakomodasi, untuk mencatat, mendengarkan aspirasi masyarakat luas,” jelas Siti dalam acara program Special Dialogue Okezone.
Belakang ini, PDIP pun akan mengumumkan bakal calon pasangannya segera mungkin di Januari 2023.
Siti menambahkan bahwa kader-kader dari PDIP sudah disebut. Gerinda pun sudah menyebut nama calonnya. Selain itu, PKB, Nasdem, dan Golkar sudah menyampaikan amanat bahwa ketuanya bisa menjadi capres dan cawapres.
Demikian juga partai PKS dan Demokrat yang sudah menyiapkan kadernya untuk menjadi capres dan cawapres.
“Jadi menurut saya semuanya sudah ancang-ancang mempersiapkan itu semuanya,” ucap Siti.
Di dalam tataran eksekusinya, partai-partai tersebut mungkin masih membutuhkan diskusi pembahasan hitung-hitungan politik tentang keuntungan, manfaat, dan dampaknya yang akan diperoleh jika mereka berkoalisi.
“Karena orientasi pertamanya adalah menang,” tambah Siti.
Menurut Siti, inilah yang harus diberikan koridornya dengan baik kemudian dilakukan kompetisi sesuai kualitasnya dan substansinya.
Siti juga mengatakan agar masyarakat Indonesia jangan diajari oleh elite atau yang menokohkan dirinya sendiri sebagai elite untuk terus menerus mengumbar kebencian dan ketidaksukaan kepada seseorang.
“Itu dosa. Kalau kita muslim itu dosa,” ujar Siti.
Barulah setelah nama calon-calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), diberikan CV dan biodatanya kepada publik.
Siti menjelaskan kalau sudah seperti itu, barulah publik mempelajari calon-calon yang ada. Misalnya, siapa Prabowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan mungkin ada juga Sandiaga Uno.
Kemudian ada juga Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. Lalu ada pula Khofifah Indar Parawansa jika dicalonkan.
Dengan demikian, biodata mereka semua sudah disiapkan dan sudah ditanggung jawabkan oleh partai-partai yang mengusung.
“Jadi jangan dilimpahkan kepada KPU. Ini kalau KPU seolah-olah suruh melacak atau suruh bertanggung jawab terhadap calon-calonnya, itu nggak benar juga,” ucap Siti.
Maka dari itu, pertama kali yang menanggung adalah partai politik. Dikarenakan partai politik yang sudah ketepatan memutuskan untuk mengusung calon tertentu.
“Mereka pun harus memberikan jaminan kepada kualitas calonnya,” tuntas Siti.
Sumber: okezone
