Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tindak pidana korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis.
Selain itu, lanjut dia, jalan untuk melakukan korupsi juga kadang diperoleh secara demokratis.
“Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis, dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya enggak apa-apa kaget,” kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (10/1).
Mahfud berpendapat hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini tak sedang baik-baik saja.
Artinya, iklim demokrasi tidak selalu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.
Ia berpendapat kondisi ini terjadi lantaran Indonesia terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis ini, kata dia, tidak selalu kondusif untuk pembangunan.
“Bahkan dalam hal hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik,” kata dia.
Karena itu, Mahfud berpandangan korupsi masih merajalela sampai saat ini meski Indonesia menerapkan sistem demokrasi.
Ia pun menyoroti sektor pengadilan di Indonesia yang sampai saat ini masih dipenuhi oleh mafia. Mafia itu, kata dia, merambat ke semua sektor pembangunan hukum di Indonesia.
Maraknya korupsi di sektor pengadilan ini, lanjut Mahfud, sampai dijuluki oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ‘mafia peradilan’.
“Yang membuat hukum korupsi, yang melaksanakan hukum korupsi, yang mengadili korupsi. Sampai sekarang juga banyak ini, baru ada hakim ditangkap lah, jaksa juga banyak yang ditindak. Ini masih banyak,” kata dia.
Sumber: cnnindonesia
