Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menko Polhukam Mahfud MD memberikan klarifikasi soal tudingan adanya intervensi Pemerintah dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu 2024. Dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay dalam RDPU Komisi II bersama.
Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan intervensi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan partai politik tertentu dalam proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Tudingan yang disampaikan Hadar Nafus Gumay tersebut menurutnya sangat tidak benar.
“Tak ada lah itu. Mestinya dicek dulu kebenarannya,” kata Mahfud dalam pesan singkatnya kepada VIVA, Rabu malam, 11 Januari 2023.
Mahfud mengatakan, memang benar dirinya menghubungi salah satu Komisioner KPU pada tanggal 10 November 2022. Namun, itu dikakukan bukan untuk melakukan intervensi bukan untuk meminta KPU meloloskan atau tidak meloloskan salah satu parpol.
“Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tak melosloskan partai tertentu,” jelas Mahfud.
Waktu itu, Mahfud mengatakan dirinya hanya sebatas menegur KPU agar berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.
“Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar. Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik, saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu,” ujar Mahfud.
Dalam acara tersebut, Mahfud berpesan kepada Ketua KPU untuk menegakkan aturan secara adil. “Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional,” ujarnya.
Menurut Mahfud apa yang dilakukan tak lebih dari itu. Bahkan dia menyebut hal itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU. “Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi,” ujar Mahfud.
Dia juga menegur agar Hadar Nafis Gumay tak berikan pernyataan menyesatkan. “Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” ujarnya.
