Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai waswas lantaran situasi global dan Tanah Air saat ini tengah genting. Sebab itu, dia mengingatkan agar semua pihak waspada atas ketidakpastian global ini.
Dikutip dari berbagai sumber, meskipun ekonomi nasional masih mampu tumbuh positif setahun kemarin, rupanya Indonesia tetap berisiko terdampak.
“Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama. Bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja padahal keadaan semua negara, termasuk Indonesia itu, berada pada kegentingan global,” ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Partai Bulan Bintang di Kelapa Gading, Jakarta, dikutip, Selasa (17/1/2023).
“Kita merasa normal-normal saja padahal keadaan semua negara, termasuk Indonesia itu, berada pada kegentingan global,” sambungnya. Kondisi ini dialami hampir semua negara.
Adapun, sumber kegentingan ini adalah penyebaran Covid-19. Terbukti, pandemi belum sepenuhnya usai. Angka infeksi di China, misalnya, kembali bertambah. Kemudian, perang Rusia dan Ukraina tak juga selesai.
Pada saat yang sama, dunia mengalami krisis energi dan pangan. Inflasi melonjak liar dan membuat negara maju seperti Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga acuan dengan agresif. Langkah yang menimbulkan gejolak di pasar keuangan.
“Kita diincar ancaman dan risiko-risiko, baik yang namanya resesi global yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi ditambah dan inflasi yang sangat tinggi bahkan minggu lalu setelah tahun baru managing director IMF bahwa tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi,” paparnya.
Jokowi mengungkapkan ramalan sepertiga dunia bakal jatuh ke jurang resesi tersebut adalah yang terbesar dalam dua dekade terakhir. “Sepertiga ekonomi dunia artinya jika ada 200 lebih negara artinya 70 negara akan mengalami resesi,” ungkapnya.
Jumlah ini, menurutnya, jauh lebih besar dari krisis 1997-1998 yang hanya menekan 8 negara. Bagi negara yang tidak terkena resesi, IMF mengatakan ratusan juta orang tetap akan merasakan seperti sedang mengalami resesi.
Dari informasi terbaru, dia mengungkapkan ada 16 negara jadi pasien IMF karena ekonominya ambruk.
“Ini 16 negara sudah menjadi pasien IMF dan 36 negara antre di depan pintu IMF ingin jadi pasien IMF artinya keadaan sudah tidak normal. Saya tidak menakut nakuti ini adalah angka angka yang harus saya sampaikan,” tegas Jokowi.
Jurus Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan instruksi presiden pada 2023 harus optimistis, tetapi tetap waspada. Pasalnya, berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), sepertiga atau 43% negara di dunia pada tahun 2023 ini akan mengalami resesi.
Untuk menjaga momentum pemulihan, maka menurut Mantan Direktur Bank Dunia ini belanja negara sangat penting untuk menjaga ekonomi RI dari ancaman global.
“Itu lah belanja penting di tahun 2023, yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi di sisi global, baik kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara lain,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).
Pemerintah telah menetapkan bahwa belanja negara tahun 2023 mencapai Rp 3.061 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Sri Mulyani juga mengungkapkan beberapa fokus belanja negara pada tahun 2023. Mulai dari ketahanan pangan senilai Rp 104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pasokan dan stabilitas sektor ini.
Adapun, belanja perlindungan sosial dipatok Rp 476 triliun, setara seperti yang dibelanjakan tahun lalu. Untuk melindungi masyarakat dari guncangan.
“Ketahanan energi untuk menjaga agar guncangan di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan berjalan,” paparnya.
Selanjutnya bidang infrastruktur senilai Rp 392 triliun, sektor pendidikan senilai Rp 612 triliun dan belanja bidang kesehatan Rp 178 triliun untuk belanja non-Covid-19. Sektor pendidikan mencapai Rp 612 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan belanja untuk Pemilu 2024 mendatang dan persiapan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.
“Untuk tahun 2023 kita tetap membelanjakan pentahapan pemilu Rp 21,68 triliun dan juga untuk belanja dalam rangka mempersiapkan IKN Rp 23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya Rp 21 triliun,” tegasnya.
