Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana perlindungan sosial (perlinsos) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp476 triliun. Dana itu akan digunakan untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos), ia pun mengingatkan Mensos supaya anggaran tersebut aman dari korupsi.
“Untuk 2023 ini, anggaran perlindungan sosial di APBN Rp476 triliun. Saya akan bersama-sama Bu Risma melihat apa aktivitas dari Kementerian Sosial yang memang betul-betul telah memberikan hasil yang nyata untuk terus dijaga dan diteruskan,” kata Sri Mulyani dalam acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1).
Sri Mulyani mengatakan anggaran perlinsos 2023 hampir sama dengan 2023. Hanya saja beberapa komponen akan diubah. Misalnya dana bantuan minyak goreng dan subsidi upah, dan yang ada dalam dana perlinsos 2022 akan didesain ulang tahun ini.
Sri Mulyani menyebut dana perlinsos ditujukan untuk melindungi kaum rentan dan miskin. Maka dari itu, ia meminta dana perlinsos tidak dikorupsi.
“Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya bu (Risma) ya dalam hal ini,” ujarnya.
Melansir CNBC Indonesia, anggaran perlinsos disalurkan pemerintah melalui belanja pemerintah pusat di kementerian atau lembaga (K/L) maupun non-K/L.
Pengalokasiannya seperti melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM. Kemudian melalui Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN.
Selain itu juga melalui Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.
Adapun anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.
